SATUKANAL.COM
BERITA STRAIGHT NEWS

Gelar Aksi Damai, Wartawan Banyuwangi Tolak RUU KUHP

Puluhan wartawan Kota Gandrung melakukan aksi damai di gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (27/9/19). Aksi ini dilakukan untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Para kuli tinta yang berasal dari PWI, AJI, IJTI dan elemen wartawan lain ini juga menolak segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis.

Aksi penyampaian aspirasi ini dilakukan secara spontanitas. Para wartawan berkumpul di area parkir kantor DPRD Banyuwangi. Mereka kemudian menggelar aksi di halaman depan gedung wakil rakyat dengan membawa beberapa poster penolakan RUU KUHP.

“Demokrasi mulai mundur alon-alon. RKUHP ancam kebebasan pers. Tolak dan batalkan RUU KUHP,” kata para jurnalis melalui poster yang dibentangkan.

Ketua PWI Banyuwangi, Syaifudin Mahmud, menyatakan aksi ini bukan unjuk rasa. Tapi hanya menyampaikan aspirasi terkait rancangan KUHP yang sedang digodok di DPR RI.

“Ada 10 pasal yang berpotensi terancam membelenggu kebebasan pers. Mengkritisi tidak boleh. Kalau kita dibatasi bagaimana kita bisa mengkritik. Ini aksi damai spontanitas. Tidak ada kepentingan politik,” jelasnya.

“Kami khawatir kebebasan pers akan dikebiri jika RKUHP disahkan. Untuk itu kami menolak dengan tegas RKUHP,” ujar Enot Sugiharto, Jurnalis Kompas TV mewakili IJTI.

Sementara itu, perwakilan dari AJI, Hermawan menyatakan, upaya untuk menolak RKUHP sudah berlangsung dimana-mana. Bukan di Banyuwangi saja. Selain menolak RKUHP Hermawan juga menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap pekerja pers.

“Kita mengutuk kekerasan pada jurnalis dalam A¡bentuk apapun. Menolak RKUHP yang berpotensi jadi pasal karet yang bisa membungkam kebebasan pers,” tegasnya.

Sebelum aksi berakhir sejumlah anggota DPRD Banyuwangi menemui para jurnalis. Mereka menyatakan hak wartawan untuk menyampaikan aspirasinya. Para anggota DPRD Banyuwangi berjanji akan membawa aspirasi dari wartawan.

“Kami pastikan 100 persen aspirasi anda kami sampaikan kepada yang berkompeten. Maksimal Senin kita layangkan surat kepada DPR RI,” ujar Salimi, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi DPRD Banyuwangi.

Dalam kegiatan tersebut wartawan juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan pembungkaman kebebasan pers

Kanal Terkait