Fasilitas dari Kantor Bakal Dikenai Pajak, Ini Rinciannya! - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Bantu Pelaku Pariwisata, Kemenparekraf Siapkan Bantuan 1,8 Juta
Ilustrasi uang Rp 100.000 dan Rp 50.000 (Foto: Pixabay.com)
BERITA Kanal Straight

Fasilitas dari Kantor Bakal Dikenai Pajak, Ini Rinciannya!

Satukanal.com, Nasional – Sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak atas Natura atau kenikmatan diberlakukan pada pemberian natura kepada pegawai yang dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan penghasilan bagi pegawai.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan menerbitkan aturan mana saja natura yang masuk dalam objek pajak tersebut. Dengan kata lain, tak semua fasilitas yang diterima pegawai itu kena pajak.

“Nanti kita atur mana yang termasuk bagian natura, mana yang tidak. Nanti ada PP (Peraturan Pemerintah),” terangnya melansir laman merdeka.

Baca Juga :  Temuan Kecurangan CPNS di Kemenkumham, Hasil SKD Diundur

Sementara itu, Yon Arsal menjelaskan penghasilan natura yakni, berupa mobil, rumah, ponsel dan jenis barang lainnya. Namun tidak tercatat sebagai penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

“Karena fasilitasnya bukan uang maka selama ini tidak dihitung sebagai penghasilan dan tidak punya penghasilan saat mengisi SPT. Ini yang diubah,” terangnya.

Untuk diketahui, aturan tersebut dilakukan guna memberikan keadilan bagi wajib pajak. Sebab, selama ini banyak pegawai atau bos yang menerima fasilitas perusahaan melebihi penghasilannya.

Selanjutnya, tarif pajak yang dikenakan untuk natura itu adalah tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), yakni berlaku progresif diantarannya:

  • Tarifnya mulai dari 5 persen untuk penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun
  • Hingga tarif 35 persen untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.
Baca Juga :  Temuan Kecurangan di CPNS 2021, Tes CAT Bakal Gunakan Linux

Selain itu, Yon menegaskan terdapat lima jenis natura yang dikecualikan dari objek pajak, diantarannya:

  1. Penyedia makan/minum, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai,
  2. Natura di daerah tertentu, yakni daerah yang memiliki potensi ekonomi tetapi tergolong sulit dijangkau menggunakan alat transportasi,
  3. Natura karena keharusan pekerjaan,
  4. Natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes,
  5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu.

 

Editor : Naviska

Kanal Terkait