Ekonomi 2020: Korupsi Terus Hambat Investasi | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Ilustrasi, layanan investasi oleh pemerintah. (Foto: thejakartapost.com)
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Ekonomi 2020: Korupsi Terus Hambat Investasi

SATUKANAL – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan investasi yang masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat (AS) senilai US $ 7,78 miliar pada periode 2013 hingga 2017. Angka tersebut dinilai jauh dari gambaran lengkap nilai investasi yang masuk

Pasalnya, nilai tersebut masih belum memperhitungkan investasi yang mengalir melalui kantor pusat regional perusahaan multinasional, yang biasanya berbasis di negara-negara seperti Singapura atau Hong Kong dan mencakup sejumlah besar sektor.

Selain itu, tidak termasuk sektor hulu migas, yang secara tradisional menjadi salah satu tujuan utama untuk modal Amerika Serikat. Poin-poin tersebut dilansir dari Laporan Investasi AS – Indonesia 2019 berjudul Making a Impact yang disusun Amcham Indonesia dan Kamar Dagang AS.

Dalam penelitian yang dilakukan bersama dua lembaga itu, ditemukan bahwa setelah memperhitungkan kegiatan hulu migas, perusahaan-perusahaan AS berinvestasi setidaknya $ 36 miliar ke Indonesia dari 2013 hingga 2017.

Angka tersebut hampir lima kali lipat dari angka resmi pemerintah. Mungkin ini juga berarti AS merupakan sumber utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode lima tahun itu.

Singapura berada di peringkat kedua sebagai investor terbesar dengan $ 34 miliar, diikuti oleh Jepang dengan $ 20,7 miliar, Inggris dengan $ 14,3 miliar dan Cina dengan $ 9,4 miliar.

Selain angka-angka tersebut, wawancara dengan pejabat pemerintah dan pemimpin industri juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS berkontribusi jauh lebih besar daripada investasi dolar.

Secara langsung maupun tidak langsung, mereka telah bertindak sebagai salah satu pendorong untuk pertumbuhan sektor-sektor baru, memberikan pelatihan dan pengetahuan yang sangat berharga dan membantu banyak pengusaha.

Perusahaan-perusahaan tersebut memberdayakan perusahaan lokal, mulai dari usaha kecil dan menengah yang dapat mengambil keuntungan dari solusi bisnis kecil yang inovatif yang ditawarkan oleh platform digital.

Pada 2013, Amcham melaporkan berdasarkan wawancara dengan perusahaan-perusahaan AS bahwa sekitar $ 61 miliar investasi direncanakan untuk Indonesia dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Namun, realisasinya jauh dari target.

Amcham mengidentifikasi penyebab rendahnya investasi yang mengalir ke Indonesia. Salah satu faktornya, meskipun pemerintah telah melakukan deregulasi untuk menarik lebih banyak investor asing, sebagian besar perbaikan hanya berada pada tahap awal.

Setelah izin dikeluarkan dan bisnis ditetapkan, masalah operasional dasar menjadi kendala yang ditemui perusahaan di lapangan. Misalnya masalah terkait kurangnya pekerja terampil, ketidakpastian kontrak dan peraturan.

Tak hanya itu, faktor korupsi juga mencegah masuknya investasi lebih lanjut. Paling tidak, kendala-kendala tersebut mengecilkan hati para calon investor.

Dilihat dari rasio produktivitas terhadap biaya, Indonesia adalah yang terendah di antara lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) pada tahun 2017. Sebagian besar karena pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di empat negara lain menyeimbangkan kenaikan upah minimum masing-masing.

Amcham mencatat bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, mulai dari pembebasan pajak dan insentif lainnya untuk menarik FDI. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Bank Dunia dalam sebuah laporan baru-baru ini, kebijakan itu tidak ada yang cukup jika masalah operasional tidak ditangani.

Di antara masalah-masalah ini Amcham menghimpun banyak testimoni investor mengenai tingginya biaya melakukan bisnis di Indonesia. Selain karena logistik dan pembebasan lahan, tetapi juga karena korupsi yang terus-menerus.

Pengusaha juga mesti merogoh kocek lebih dalam karena ada tuntutan untuk pembayaran “fasilitasi”. Jika mereka tidak membayar, dapat menyebabkan penundaan yang signifikan.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan para menterinya untuk menyederhanakan, memotong dan memangkas semua hambatan regulasi. Tetapi, pola pikir yang mengakui perlunya kepastian peraturan jangka panjang diperlukan untuk menarik investasi besar yang akan bertahan di negara ini selama beberapa dekade.

Efek kumulatif dari praktik-praktik ini adalah untuk melukiskan gambaran Indonesia yang kurang menarik sebagai tujuan investasi. Periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, berfokus pada reformasi birokrasi dan ekonomi. Jokowi juga memiliki tujuan ambisius untuk menjadikan Indonesia salah satu dari lima ekonomi teratas dunia pada abad ke-20 pada tahun 2045.

Amcham memberikan beberapa catatan agar pemerintah Indonesia bisa menghadapi tantangan investasi ke depan. Pertama, dibutuhkan konsultasi publik sebelum penerbitan peraturan. Sistem konsultasi publik yang sistematis dan efektif tidak hanya mengarah pada peraturan yang lebih baik, melainkan juga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya penegakan hukum.

Kedua, membuat badan pemerintah yang berdedikasi untuk analisis dampak regulasi. Badan tersebut akan menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan regulasi dan dapat membantu mengurangi masalah yang tak terduga atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari regulasi yang bermaksud baik. Termasuk pemetaan regulasi yang berpotensi tumpang tindih.

Ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara badan-badan pemerintah. Di berbagai industri, masalah ini sangat konsisten. Bahkan jika suatu peraturan itu sangat bagus, implementasi dan komunikasi yang tidak konsisten antara badan-badan pemerintah dapat mengurangi dampak potensial.

Keempat, fokus pada tujuan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Selama ini, pemerintah Indonesia cenderung “reaktif” terhadap kebutuhan dan masalah, alih-alih menjadi rencana yang dipikirkan dengan matang untuk masa depan.

Berbekal mandat baru, masa jabatan kedua Presiden memiliki peluang untuk melakukan reformasi yang berarti yang dapat memandu Indonesia keluar dari jebakan berpenghasilan menengah sebelum 2045. Untuk melakukan ini diperlukan visi, keberanian politik, dan kemauan untuk menantang praktik korupsi atau tidak efisien, kepentingan khusus, dan birokrasi yang mengakar.

Pewarta: (Mg) Amalia Nurin Nisa’
Redaktur: N Ratri
Sumber: thejakartapost.com

Kanal Terkait