Dugaan Keikutsertaan Pabrik Dalam Hal Proyek Pengadaan Barang dan Jasa KKB ajak DPRD Banyuwangi Hearing - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Keikutsertaan Pabrik Banyuwangi
BERITA EKONOMI HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Dugaan Keikutsertaan Pabrik Dalam Hal Proyek Pengadaan Barang dan Jasa KKB ajak DPRD Banyuwangi Hearing

SATUKANAL.com, BANYUWANGI – Koalisi Kontraktor Bersatu ( KKB ) lakukan hearing di kantor DPRD Banyuwangi terkait keikutsertaan pabrik selaku produsen atau suplier dalam proses pengadaan barang dan jasa baik tender maupun non tender yang langsung dipimpin oleh wakil ketua komisi IV DPRD Banyuwangi, Basuki Rahmat ( 26/1/2021 ).

Hal tersebut dikarenakan diduga hampir semua proyek di Banyuwangi menggunakan barang pabrikan, sehingga hal tersebut membuat banyaknya jasa manual yang belum tercover khususnya di masa pandemi di mana banyak pekerja yang dirumahkan.

Basuki Rahmat mengatakan, banyak juga pabrik yang diduga mengerjakan proyek itu dengan meminjam tangan atau pinjam CV yang notabene milik orang lain.

“Kadangkala ada prasangka atau praduga bahwasanya pabrikan ini mengerjakan dengan tangan orang lain atau pinjam CV, sehingga porsi rekanan lokal ini diambil oleh pabrikan tersebut,” katanya.

Persoalan terkait dengan hal ini, yang dilakukan oleh Dinas sudah sesuai dengan Undang Undang kontruksi maupun Undang Undang pengadaan barang dan jasa. Namun pekerja yang sifatnya kontruksi diharapkan oleh salah satu Dinas, untuk membuat sebuah analisis, supaya tidak semua menggunakan pabrikan lanjut Basuki.

Baca Juga :  Diduga Mengandung Bahan Berbahaya, Petugas Akan Kirim Sampel ke Labkesda Banyuwangi

“Kalau Dinas terkait berbicara mengenai kualitas bangunan, umur bangunan, ya sah sah saja, namun slogan semangat untuk mengentaskan ekonomi masyarakat itu bagaimana? Kalau semua menggunakan bahan pabrikan, otomatis masyarakat tidak banyak termanfaatkan untuk bekerja,” imbuh Basuki.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam satu kegiatan ada bahan yang menggunakan pabrikan dan bahan manual, itu solusi awal yang diberikan oleh salah satu Dinas.

“Kami sebagai Dewan sifatnya mengambil jalan tengah, artinya perimbangan itu tetap harus dilakukan. Jika ngomong terkait kemajuan kontruksi dengan menggunakan bahan manual ini sudah tertinggal, tapi keberadaan pelaku pelaku jasa kontruksi yang menggunakan bahan manual masih banyak dan tidak bisa dianggap tidak ada, mereka harus diberi ruang,” pungkasnya.

Sementara di tempat terpisah, M. Amrullah S.H, M.Hum, selaku kordinator KKB sudah membenarkan langkah langkah yang diambil oleh Dinas, Namun bertolak belakang dengan slogan dari pembahasan APBD waktu itu, yang mana slogan tersebut berbunyi semangat meningkatkan ekonomi di masa pandemi, maka dalam hal ini sifatnya hanyalah permohonan.

Baca Juga :  Ramadan 2021 di Banyuwangi Pasar Takjil Diizinkan, Ini Syaratnya

“Di tengah pandemi banyak masyarakat yang menganggur, akibat pengurangan pegawai oleh perusahaan maupun pemberi kerja, dari situlah pemerintah harus mengambil sikap dengan membatasi barang pabrikan supaya dikerjakan secara manual, yang di mana akan banyak menyerap pekerja dari masyarakat sendiri,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa, jika tidak diindahkan permohonan kami, maka kami akan mengajukan gugatan.

“Jika suara kita yang mewakili banyak orang tidak didengar, maka langkah kita akan gugat DPRD, Dinas terkait, dan bisa juga Bupati Banyuwangi akan turut kita gugat ke Pengadilan terkait barang pabrikasi,” pungkas Amrullah.

 

Pewarta: Abdul Konik
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait