SATUKANAL.COM
Penutupan Akses Keluar Masuk
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Duduk Perkara Soal Berita Penutupan Akses Keluar Masuk Kota Malang

SATUKANAL, MALANG – Rabu (18/3/2020) siang, puluhan wartawan di Malang Raya melakukan pertemuan dengan Wali Kota Malang Sutiaji di ruang sidang balaikota. Pertemuan itu untuk melihat duduk perkara terkait pemberitaan seputar penutupan akses keluar masuk Kota Malang.

Berita soal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menutup akses keluar masuk kota diberitakan sejumlah media pada Senin, 16 Maret 2020. Berita tersebut menimbulkan polemik di media sosial.

Padahal, jurnalis menurunkan berita berdasarkan wawancara di Balai Kota Malang pada hari yang sama, pukul 10.03 WIB. Berita tersebut telah memenuhi kaidah jurnalistik.

Setelah beredar, berita itu membuat masyarakat mempertanyakan kebijakan penutupan akses kota. Terlebih, di tingkat pemerintah pusat belum menerapkan kebijakan serupa.

Wali Kota Malang Sutiaji kemudian mengklarifikasi pernyataan sebelumnya di ruang kerjanya, sekitar pukul 16.00 WIB di hari yang sama. Pada pernyataan kedua atau klarifikasi ini, Sutiaji menjelaskan tidak ada pernyataan menutup akses keluar masuk Kota Malang dalam wawancara pertama.

Ia menyebut penutupan akses keluar masuk hanya untuk tamu daerah/studi banding. Pernyataan klarifikasi itu telah disiarkan sejumlah media.

Gelombang pemberitaan yang sampai di masyarakat pun masih menuai respons saat berita kedua ditayangkan. Masyarakat mempertanyakan akurasi jurnalis yang menulis/menayangkan berita tersebut karena ada perbedaan signifikan antara yang pertama (tayang pagi-siang) dengan kedua (tayang sore-malam).

Yang membuat situasi gaduh, di media sosial bermunculan komentar yang menggiring opini mendiskreditkan jurnalis. Di antaranya oknum yang menyebut wartawan salah kutip, wartawan melebih-lebihkan, hingga wartawan salah interpretasi.

Beredar pula salinan pesan yang menunjukkan tudingan itu berasal dari lingkup aparatur sipil negara (ASN), atau orang-orang yang mengatasnamakan ASN Pemkot Malang.

Tudingan terhadap wartawan makin marak, saat tidak ada upaya penjelasan dari Pemkot Malang. Terlebih, setelah Wali Kota Malang Sutiaji membuat pernyataan yang bersifat pembelaan diri lewat lewat akun Instagram @sam.sutiaji:

“Saya tidak akan me-lockdown Kota Malang. Lockdown adalah kewenangan Presiden. Sutiaji Wali Kota Malang. Terima kasih rekan-rekan media yang mengklarifikasi berita yang benar.”

Status IG tersebut tersirat menuduh media sebelumnya tak benar atau berita palsu atau fake news. Bahkan dalam komentar-komentar balasan di unggahan tersebut, ada kesan pembiaran terhadap tudingan bahwa wartawan melakukan kesalahan dalam membuat produk jurnalistik.

Sejumlah awak media atas nama Forum Jurnalis Malang Raya pun menyampaikan pernyataan sika pada Selasa, 17 Maret 2020. Mereka meminta Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial.

“Menggunakan media sosial untuk klarifikasi sekaligus menyalahkan wartawan (wartawan yang dianggap buat klarifikasinya) kurang elok. Kesannya jadi cuci tangan. Wali kota patut memberi contoh dalam literasi media digital,” ungkap juru bicara forum sekaligus Ketua PWI Malang, Ariful Huda.

Selain itu, AJI Malang, IJTI Korda Malang Raya, dan PFI Malang juga menyerukan pernyataan sikap.

Ketua AJI Malang Mohammad Zainuddin mengungkapkan, di Kota Malang ‘tampak’ ada kegagapan dalam menyikapi kebijakan darurat nasional. Pemkot Malang semula membuat pernyataan ‘akan menutup akses masuk keluar’. Berita itu kemudian viral di media sosial dan menimbulkan ‘polemik’ sampai nasional.

Pernyataan itu kemudian dibantah sendiri oleh Pemkot Malang melalui Wali Kota Malang, Sutiaji. Sutiaji justru menganggap berita tersebut merupakan ‘salah kutip’ oleh wartawan.

Padahal, setelah berita tersebut viral dan Sutiaji minta waktu klarifikasi, wartawan pun telah memberi ruang kepada Sutiaji untuk memberi klarifikasi.

“Ternyata dalam perkembangannya justru muncul tudingan wartawan ‘salah kutip’ dan menyebarkan berita hoaks. Tudingan ini diduga diperkuat oknum pejabat Pemkot,” terangnya.
Tudingan itu tersebar di media sosial sehingga warganet menganggap wartawan menyebarkan berita hoaks dan mencari sensasi dalam pemberitaan.

“Sebagai pejabat publik, seharusnya Sutiaji berhati-hati dan konsisten dalam memberi pernyataan. Terutama pernyataan terkait Corona yang rentan menimbulkan kepanikan dan keresahan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PFI Malang Darmono mengungkapkan bahwa opini yang berkembang di masyarakat pada akhirnya mendiskreditkan SOP kerja jurnalistik dan melecehkan profesi wartawan serta membuat publik tidak percaya lagi pada media massa.

Atas dasar itu, PFI MAlang turut menuntut Wali Kota Malang Sutiaji memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesalahan kutip dari wartawan karena yang tertera dalam berita Penutupan Akses Keluar Masuk Kota Malang bersumber dari wawancara langsung.

“Wali Kota Malang dan pembuat kebijakan hendaknya berhati-hati dalam memberikan statement terkait kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak apalagi di tengah darurat bencana. Wartawan tidak memprioritaskan berita yang bersifat sensasional dengan melakukan pengujian kritis terhadap pernyataan narasumber yang masih absurd,” tegasnya.

Redaktur: N Ratri

Kanal Terkait