DP KPR 0 Persen Berlaku Mulai 1 Maret. Simak Ketentuannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
DP KPR 0 Persen Berlaku Mulai 1 Maret. Simak Ketentuannya
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

DP KPR 0 Persen Berlaku Mulai 1 Maret. Simak Ketentuannya

SATUKANAL.com, NASIONAL– Bank Indonesia (BI) membebaskan uang muka atau down paymen (DP) 0 persen bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Aturan ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Ketentuan itu dilakukan melalui pelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to Vaue (FTV) sebesar 100 persen untuk redit properti. Artinya, seluruh kebutuhan dana dalam memperoleh kredit properti ditanggung oleh bank dan konsumen tidak perlu membayar uang muka.

Syarat utama untuk mendapatkan KPR DP 0 persen adalah perbankan tersebut harus memiliki rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di bawah atau hingga 5 persen.Perbankan yang memenuhi NPL ini, maka konsumennya bisa mendapatkan DP 0 persen.

Pelonggaran LTV /FTV paling tinggi ini berlaku untuk rumah tapak, rumah susun dan ruko/rukan baik berdasarkan akad murabahah, akad istishna, akad MMQ maupun akad IMBT. Rumah tapak yang mendapatkan kelonggaran yaitu ruumah tapak berdimensi kurang dari 21 meter persegi, antara 21 meter persegi hingga 70 meter persegi dan lebih dari 70 meter persegi. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk rumah tapak, rumah susun dan ruko/rukan bagi properti berwawasan lingkungan.

Baca Juga :  5 Makanan Khas Imlek Yang Wajib Disajikan. Ternyata Ada Maknanya Lho

Kelonggaran LTV/FTV ini juga berlaku untuk bank dengan rasio kredit/pembiayaan macet tinggi di atas 5 persen. Pembelian rumah tapak dan rumah pertama untuk tipe 21 di bank dengan NPL/NPF tinggi tetap mendapat kelonggaran paling tinggi 100 persen. Namun hal ini tidak berlaku untuk jenis properti lainnya. Kelonggaran untuk jenis properti lainnya hanya mencapai 90-95 persen.

Bagi rumah tapak dan rumah susun pertama tipe 70 berdasarkan akad murabahah, akad istishna, akad MMQ, maupun akad IMBT misalnya, mendapat kelonggaran sebesar 95 persen. Sementara untuk rumah tapak dan rumah susun kedua dan ketiga berdasarkan 4 akad tersebut mendapat kelonggaran sebesar 90 persen.

Baca Juga :  6 Hal Yang Perlu Diketahui Soal Kebijakan Cuti Bersama di Tahun 2021

Lebih lanjut, untuk rumah tapak berdimensi 21 meter persegi hingga 70 meter persegi mendapat kelonggaran sebesar 95 persen. Sedangkan rumah tapak dan rumah susun kedua dan ketiga untuk tipe 21 mendapat kelonggaran 95 persen.

Meski demikian, kebijakan ini tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini  seluruhnya merupakan bagian dari Paket Kebijakan Terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam raangka Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN).

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait