SATUKANAL.COM
DLH Kabupaten Kediri
Towil Umur, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kebersihan dan Pengelolaan DLH Kabupaten Kediri
ADVERTORIAL BERITA EKONOMI HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

DLH Kabupaten Kediri Ajak Pemerintah Desa Bangun TPS3R

SATUKANAL, KEDIRIDinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri mengajak Pemerintah Desa membuat Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Program TPS3R mengacu kebijakan Pemerintah dalam hal pengelolaan sampah 100 Persen pada tahun 2025, terdiri dari 70 Persen penanganan dan 30 Persen pengurangan.

Towil Umur, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kebersihan dan Pengelolaan DLH Kabupaten Kediri mengatakan, untuk mengejar target 30 Persen tersebut nantinya akan melibatkan banyak unsur, seperti Bank Sampah dan TPS3R.

“Yang paling berpotensi dalam hal pengurangan sampah di tingkat desa adalah TPS3R, karena di skala desa akan dikelola secara total, serta akan membentuk pelayanan manajemen yang baik kepada warga untuk mengatasi masalah sampah,” katanya.

Desa yang akan melakukan pengambilan sampah di rumah warga, selanjutnya ditempatkan di pengelolaan sampah yang disebut TPS3R dan di pengolahan tersebut akan ada pemilahan dan pengomposan sampah.

Baca Juga :  Puluhan Pemuda Kediri Geruduk Kantor Bawaslu

“Harapan kami untuk Desa, minta tolong untuk sampah harap dikelola dan penanganan lanjutannya. Untuk Residu nanti Kami yang tangani di angkut secara gratis. Jadi setelah dipilah, kan pasti ada residu yang tidak bisa di olah. Seperti Pampers dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya jelas, desa ada pengurangan dan pemerintah untuk melakukan penanganan,” jelasnya.

Towil juga menyebut, untuk persyaratan tidak serta merta melakukan pembangunan TPS3R, namun prosesnya akan diberi wawasan terkait pengolahan sampah, selanjutnya akan ada pendampingan dan Bimtek.

”Sebab untuk TPS3R itu kesiapannya lahan harus tersedia dari Desa, kesiapan dari masyarakat untuk membayar iuran, serta di dalam pengelolaannya di situ juga ada Peraturan Desa (Perdes). Sehingga dalam pengelolaan sampah tersebut Legal. Dalam arti misalnya iuran kalau tidak ada Perdes, nanti dikira ada Pungli dan sebagainya. Serta Lembaga pengelolaannya juga harus dilegalkan oleh Kemenkumham, tujuannya adalah ketika nanti Pemerintah dalam mendukung dapat memberi bantuan,” ungkapnya.

Baca Juga :  PLN Turunkan Tarif Dasar Listrik Untuk Rumah Tangga

Menurut Towil saat ini di Kabupaten Kediri sudah berdiri 4 tempat TPS3R, yakni di Desa Tulungrejo, Paron, Wates, dan Kandangan yang masih dalam proses pembangunan, dari pembangunan tersebut telah mendapat bantuan dari Kementrian PUPR.

Sebagai informasi, untuk anggaran dana pembangunan selain bersumber dari dana APBN, juga dapat dilakukan dengan Dana APBD, Dana Desa, maupun Dana CSR.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

    Kanal Terkait