Disparbud Kabupaten Malang Dipersoalkan Terkait Pusat Studi Kendedes, Ini Jawabannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Disparbud Kabupaten Malang Dipersoalkan Terkait Pusat Studi Kendedes, Ini Jawabannya

Bukan hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang yang dipersoalkan terkait pengosongan stan dan pemadaman listrik di Pusat Studi Kendedes Singosari. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang pun dipersoalkan terkait persoalan yang menurut Djoko Rendy akan menyebabkan kegiatan untuk mencari nafkah terganggu.

Seperti diketahui terdapat 10 stan kerajinan yang ada di lokasi tersebut. Djoko adalah salah satu yang mengisi stan tersebut dengan produk topeng selama beberapa tahun. Djoko dalam surat hearing-nya menyampaikan bahwa disposisi dari DPRD Kabupaten Malang atas persoalan tersebut kepada dua OPD di atas ternyata tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

Hal ini yang membuat Disparbud Kabupaten Malang juga angkat bicara. Kepala Disparbud Made Arya Wedanthara menyatakan, pihaknya tidak berada di ranah persoalan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat bila ada pihak ketiga mempersoalkan peristiwa tersebut kepada pihaknya.

“Pengguna barang sampai saat ini adalah Disperindag. Bahkan kami. Jadi, itu ranahnya di sana, bukan di Disparbud. Kita memang berkantor di satu lokasi, tapi tidak memiliki ranah kewenangan atas aset yang dikelola itu,” kata Made Arya kepada kami, Rabu (27/02/2019).

Kewenangan tersebut memiliki korelasi dalam sisi pemanfaatan aset serta tentunya adanya dampingan anggaran. Dan semua itu tidak melekat di Disparbud Kabupaten Malang. Bahkan, contoh kecil adalah mengenai listrik yang dipersoalkan juga oleh para pihak yang mengisi di stan kerajinan Kendedes Singosari.
Listrik yang dipergunakan untuk kepentingan kantor Disparbud Kabupaten Malang terpisah dengan yang dipakai di pendapa, stan, musala sampai kantin.

Hal ini dipertegas oleh eks Kepala UPT Kerajinan Kendedes Yuni Hayati. Dia menyatakan bahwa memang listrik di Disparbud pakai meteran sendiri. “Tidak menyatu dengan yang dulu kami kelola di Pusat Studi Kendedes,” ujarnya.

Baca Juga :  September 2021, Siswa SMP dan SMA Kota Malang Ditargetkan Tuntas Divaksin

Made Arya juga menegaskan terkait adanya polemik tersebut, kalau memang dari pihak pengguna barang meminta dikosongkan lokasi yang berada di kewenangannya, maka memang harus mengikuti hal itu. “Kalau itu, ya semua harus mengikuti. Tidak bisa tidak,” ujarnya.

Oleh karena itu, saat dimintai pernyataan oleh kami, Made Arya tidak begitu antusias atas persoalan yang bukan berada pada wilayah dan ranah kewenangannya tersebut. Andaikata ke depan ada sebuah peralihan pengurus barang yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini adalah sekretaris daerah (sekda), maka langkah awal Disparbud Kabupaten Malang adalah melakukan penataan ulang di area lokasi seluas 9.500 meter persegi itu.

“Penataan ulang tentunya andai kata memang nanti ada penyerahan pengurusan. Tapi, sekali lagi, kami tidak akan melangkah kalau belum ada surat keputusan (SK) terkait pengguna barang,” tegasnya.

Proses penataan tentunya memang dibutuhkan dalam persoalan yang kini keputusannya masih harus menunggu pimpinan. Selain di area dalam maupun yang berada di luar Pusat Studi Kendedes. Yakni para pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya sekitar 11 pedagang.
Begitu pula dengan kondisi fisik pagar di Kendedes tersebut yang mulai terlihat rapuh dan rusak. Rencananya tahun ini akan dilakukan renovasi oleh Disperindag Kabupaten Malang.

“Itu yang akan dibangun terlebih dahulu. Sedangkan yang lain tetap menunggu keputusan dari pimpinan,” ucap Kepala Disperindag Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki.

Baca Juga :  Hari Pertama, Kadisdik Langsung Tinjau PTM di 2 Sekolah

Pantjaningsing juga menambahkan terkait yang disampaikan Made Arya mengenai penataan ulang. Dirinya memang berharap hal itu nanti yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sebab, sampai saat ini stan kerajinan Kendedes juga telah mulai berubah dari fungsi awalnya. Yakni sebagai ruang pamer produk IKM dan UKM Kabupaten Malang.

“Kalau dijadikan ruang bisnis, misalnya, ya harus ada perjanjian. Misalnya melalui sewa-menyewa seperti yang dijalankan pihak Bank Jatim. Sehingga jelas dan tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Pasalnya, ada kekhawatiran dari Disperindag, bahwa stan-stan dijadikan ruang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Serta hasilnya tidak masuk sesuai aturan dalam aset daerah.

“Ini kan pernah jadi temuan BPK juga dulu. Karena aset daerah dipakai oleh pihak ketiga tanpa ada perjanjian,” ujar Pantjaningsih yang juga menegaskan berharap lokasi Kendedes dinolkan dulu sementara sambil melakukan proses penataan ulang di dalam maupun di luar lokasi. “Kami amankan aset dulu sebelum ada jawaban dari wakil bupati Malang terkait hal tersebut,” imbuhnya.

Hary Sulistiono dari pengelolaan aset Disperindag Kabupaten Malang juga menambahkan, memang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, pihak ketiga memang terikat apabila mempergunakan fasilitas tersebut.

Pasal 81 Permendagri 19/2016 menyatakan bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna (BSG) dan kerja sama penyediaan infrastruktur yang selanjutnya ( KSPI).
“Jadi, sebenarnya ada regulasi terkait itu. Sampai saat ini di Kendedes tidak ada sama sekali hal tersebut,” ucap Hary.

Kanal Terkait