Diskusi dan Bedah Buku "Etika Administrasi Publik", Penulis: Kontribusi Moral Merupakan Dimensi Utama - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Diskusi dan Bedah Buku "Etika Administrasi Publik", Penulis: Kontribusi Moral Merupakan Dimensi Utamastrasi Publik", Penulis: Kontribusi Moral Merupakan Dimensi Utama
M. Chazienul dalam acara diskusi dan bedah buku "Etika Administrasi Publik"(Foto: Satukanal.com)
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Diskusi dan Bedah Buku “Etika Administrasi Publik”, Penulis: Kontribusi Moral Merupakan Dimensi Utama

Satukanal.com, MalangSatukanal.com bekerjasama dengan Intrans Publishing menggelar acara diskusi dan bedah buku “Etika Administrasi Publik” yang berlangsung secara virtual pada Kamis (12/8/2021).

Buku berjudul “Etika Administrasi Publik” ditulis oleh M. Chazienul Ulum yang merupakan Dosen FIA Universitas Brawijaya serta Luthfi J Kurniawan selaku Pemerhati Demokrasi.

Dalam acara bedah buku ini, juga diisi dengan diskusi yang mengikutsertakan beberapa narasumber seperti, Dr. Abdul Azis S.R., M.Si selaku Dosen FISIP Universitas Brawijaya Yayasan Pendidikan Politik & Peradaban dan Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H selaku Dosen FH Universitas Brawijaya Pusat Pengembangan Otonomi Daerah.

Hadir pula Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum selaku Ketua Ombudsman RI, DR. Ir. Heru Tjahjono, M.M selaku Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta tampil sebagai moderator Muh. Cendikiawan AH, S.H., M.H.

M. Chazienul Ulum selaku penulis menjelaskan beberapa deskripsi umum dari tulisannya seperti, Birokrasi memiliki 3 tembok imajiner. Tembok pertama antar unit, tembok kedua antar pemerintahan yakni pemerintah pusat dengan daerah, dan yang ketiga antara birokrasi dengan masyarakat.

“Sehingga, hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi birokrasi yang gesit,” ujarnya.

Di era saat ini yang mana menuntut digitalisasi, menurut Chazienul perlu diingat bahwa kontribusi moral merupakan salah satu dimensi utama yang harus diwujudkan ketimbang menuntut investasi finansial.

Baca Juga :  Harga Bahan Pokok Cenderung Turun, Cabe Jadi Termiris di Kabupaten Malang

Sementara itu, Luthfi J Kurniawan memaparkan bahwa, makna etika dalam menggerakkan birokrasi di Indonesia, diharapkan menjadi panduan sehari-hari para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, etika bersifat universal ketika menyangkut soal peradaban manusia. Namun, berbicara mengenai etika bukan hanya sekedar norma. Dalam etika juga membicarakan mengenai nilai sehingga, dapat menjadi panduan bagi institusi publik dalam menjalankan administrasinya.

“Hal tersebut semestinya menjadi bagian penting agar memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai koridor norma,” jelasnya pada Satukanal.com.

Luthfi berharap, dengan adanya buku tersebut dapat menjadi sumbangsih untuk memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Dr. Abdul Azis S.R., M.Si mengatakan problem etika merupakan salah satu isu tua yang telah ada sejak zaman yunani. Sementara, perdebatan mengenai etika selalu berbicara mengenai profesi atau kaum profesional.

Terdapat tiga kritik yang disampaikan, kritik pertama disampaikan oleh para sosiolog, kritik kedua disampaikan para filsuf dan kritik terakhir disampaikan oleh kelompok-kelompok organisasi.

“Administasi publik diciptakan untuk memberikan public service kepada masyarakat. Seharusnya pelayanan yang diberikan itu efektif atau efektifitas kerjanya terhadap kepentingan orang banyak” ungkapnya.

Baca Juga :  Kepala Diskominfo Kabupaten Kediri Tersangka, Potensi Kerugian Negara Rp1,7 Miliar

Menyoroti dari segi peraturan perundang-undangan, Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H menjelaskan, secara teoritik keberadaan etika dan norma hukum merupakan sesuatu yang berbeda. Namun, jika berbicara mengenai administrasi negara salah satu asas yang berlaku adalah asas legalitas.

“Asas tersebut digunakan karena segala hal yang dilakukan oleh ASN harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” terangnya.

Dirinya juga memaparkan kegunaan etika dalam administrasi publik antara lain, sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kedua, sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik.

Terdapat dua peraturan yang mengikat bagi administrator untuk melakukan tugas-tugasnya yakni, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, juga disampaikan beberapa permasalahan etika administrasi diantaranya, kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, minimnya aturan pelaksanaan, aturan berjalan secara sektoral untuk instansi masing-masing dan yang terakhir persoalan budaya kerja.

Meskipun acara diskusi dan bedah buku digelar secara daring. Acara berlangsung cukup antusias dengan banyaknya tamu yang hadir dari berbagai kalangan, seperti para mahasiswa Universitas Brawijaya, Kota Malang.

 

 

Pewarta : Viska
Editor : Adinda

Kanal Terkait