Dihadiri ICW Dan Polling Center Jakarta, Diskusi Anti Korupsi Digelar MCW - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Dihadiri ICW Dan Polling Center Jakarta, Diskusi Anti Korupsi Digelar MCW

Satuchannel.com, Kota Malang – Diskusi terkait hasil survei anti korupsi bertajuk yang digelar Malang Corruption Watch (MCW) di Ibis Hotel, Malang pada Rabu (2/8). Diskusi terkait isu korupsi ini dihadiri oleh peneliti Polling Center Heny Susilowati, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, dan Fahrudin dari MCW.

Acara ini diikuti oleh stakeholder pemerintah kota Malang, aparat penegak hukum, perwakilan elemen masyarakat, dosen, dan perwakilan mahasiswa.

Pada pemaparannya, Heny Susilowati dari Polling Center Jakarta menyampaikan survei nasional anti korupsi di Jawa Timur melibatkan responden sebanyak 2000 orang seluruh Indonesia, 790 orang dari 35 kota / kabupaten di Jawa Timur. Survei ini dilakukan mulai periode April hingga Mei 2017 dengan margin error 3,5%.

Peserta diskusi anti korupsi (Aris)

“Ada poin kunci pada temuan survei ini warga Jawa Timur terus pesimis terhadap tren korupsi, optimisme masyarakat tentang keseriusan pemerintah melawan korupsi meningkat, dan KPK yang terus menerima kepuasan tinggi,” papar Heny.

Sementara itu perwakilan MCW, Fahrudin mengungkapkan ada 4 poin yang menjadi perhatian MCW terkait temuan kasus korupsi di Jawa Timur. Pertama ada tren peningkatan setiap tahun kasus korupsi di Jawa Timur. Kedua, korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi yang dominan kasus korupsi.

“Di poin ketiga, vonis hukum terdakwa masih ringan, hukumannya berkisar 0 – 4 tahun. Poin terakhir bagaimana keberhasilan KPK membongkar kasus – kasus korupsi di pemerintahan daerah,” tutur Fahrudin.

Peneliti ICW, Febri Hendri mengatakan kasus korupsi masih menjadi suatu hal tinggi di negara ini. Beberapa contoh misalnya masuk PNS dan kepolisian sudah dimintai uang untuk memuluskan langkah, berurusan dengan pengadilan dan Kepolisian dengan membayar nominal tertentu untuk suatu penanganan kasus.

“Pernah suatu ketika kami mendampingi masyarakat ke pengadilan, oleh Paniteranya dimintai uang tertentu untuk mempercepat kepengurusan kasus, tutur Febri. (Aris)

Kanal Terkait