SATUKANAL.COM
BERITA

Di Tengah Minimnya Anggaran, Dishub Optimasi Rambu Lalin Wisata

Kendala terbesar dalam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal terhadap masyarakat di tubuh pemerintah Kabupaten Malang adalah ketersediaan anggaran yang tidak memadai. Hal ini pula yang menimpa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang dalam upaya mengoptimalkan pelayanan rambu lalu lintas wisata.

Seperti kita ketahui, sektor pariwisata menjadi andalan Kabupaten Malang dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan, beberapa kegiatan pariwisata, seperti Malang Beach Festival telah menjadi ikon wisata di Bumi Arema yang menasional.

Kondisi tersebut tentunya juga membutuhkan daya dukung infrastruktur lainnya. Salah satunya adalah kelengkapan rambu lalu lintas jalur wisata. Bukan saja sebagai penanda jalan bagi wisatawan agar semakin nyaman menuju berbagai lokasi wisata saja. Tapi, juga dalam konteks keselamatan wisatawan. Karena, jalur-jalur jalan wisata Kabupaten Malang favorit masih didominasi di wilayah Malang Selatan dengan jalur jalan yang terbilang ekstrem.

Sayangnya, menurut Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi beberapa waktu lalu, kelengkapan rambu lalu lintas wisata secara kuantitas terbilang kurang.
“Masih belum tercukupi dikarenakan memang anggaran yang kita kelola untuk itu belum ideal dengan kebutuhan di lapangan,” kata Lutfi, Selasa (26/03/2019) kepada kami.
Kebutuhan ideal untuk melengkapi seluruh destinasi wisata di 6 lokasi, yakni, Bromo Tengger Semeru, Boonpring, Masjid Tiban, Kebun Teh Wonosari, wilayah wisata pantai Malang Selatan dan Pujon, membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 6 miliar per tahun.

Baca Juga :  WCC Dian Mutiara Lakukan Penyuluhan Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Dimana kelengkapan rambu lalu lintas jalur wisata tersebut tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran saja. Dengan keterbatasan dana yang ada di Dishub Kabupaten Malang.
Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk melengkapi jalur-jalur wisata tersebut hanya kisaran Rp 200-300 juta dalam satu tahunnya. “Jadi memang tidak bisa kita lengkapi semua dengan anggaran tersebut. Sehingga kita berusaha mengoptimasi anggaran yang ada dengan prioritas kebutuhan,” ucap mantan Kepala BPBD Kabupaten Malang ini.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Anggaran yang dikelola Dishub Kabupaten Malang itu, tidak termasuk kelengkapan rambu lalu lintas lainnya. Seperti CCTV, control room, maupun area traffic control system (ATCS). Dimana untuk kebutuhan tersebut saja, Dishub Kabupaten Malang membutuhkan anggaran di kisaran Rp 3-4 miliar.

“Kalau total lengkapnya rambu lalu lintas itu anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 15 sampai Rp 20 miliar,” ujar Lutfi.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Dishub Kabupaten Malang mencoba mengoptimasi sumber daya yang ada. Yakni dengan langkah memfokuskan kegiatan penambahan rambu lalu lintas di jalur wisata menuju Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

“Kita optimasinya di wilayah tersebut, sebagai dukungan dengan masuknya TNBTS sebagai destinasi wisata nasional sekaligus masuk di urutan tiga destinasi wisata Indonesia,” pungkasnya.

Kanal Terkait