SATUKANAL.COM
BERITA ISU PILIHAN

Demo di Kota Malang Ikut Jadi Sorotan, Wali Kota Malang Usulkan Ada Rapor Sosial, Tapi ….

Kota Malang memang menjadi salah satu yang disorot ketika kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh beberapa waktu lalu. Hal ini yang menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan usulan unik yakni adanya ‘Rapor Sosial’ bagi perguruan tinggi sebagai antisipasi kegiatan demo mahasiswa tidak berujung anarki.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, ide tersebut muncul, lantaran track record Malang terkait demonstrasi baik itu berkaitan dengan isu nasional atau antar suku dinilai sudah terlalu tinggi. “Saya ngusulkan, ada item-item yang saya kira prestasi anak itu ada prestasi akademik ada prestasi sosial. Sosialnya itu ketika dia berasimilasi (berbaur) dengan lingkungannya itu berarti nanti ada poinnya,” ungkap nya.

Baca Juga :  WCC Dian Mutiara Lakukan Penyuluhan Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Ia menjelaskan, isi rapor tersebut berupa catatan kelakuan mahasiswa. Nantinya, Rapor Sosial itu diukur dari penilaian asimilasi dengan lingkungannya dengan melibatkan RT / RW setempat. Sehingga setiap Perguruan Tinggi di Kota Malang bisa melakukan filterisasi ketika ada pengetatan nilai tersebut.

“Diukurnya dari mana, ya ketika dia asimilasi dengan lingkungan tadi, apakah membuat kegaduhan atau tidak, dan lain-lain. Nanti penilaiannya kerjasama dengan pak RT dan pak RW, jadi anak yang menempuh pendidikan di suatu kampus benar-benar bisa dilihat dari segi akademiknya bagus dari segi sosial kemasyarakatannya juga bagus,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Meski begitu, lanjut dia hal itu masih sebatas usulan yang mana untuk penerapannya tergantung dari masing-masing Perguruan Tinggi. Apakah kampus akan menjalankan hak ini atau tidak, itu bukan lagi kewenangan Pemkot Malang. Karena, kampus otoritasnya memang bukanlah pada Pemerintah Daerah melainkan kewenangan Kemenristekdikti yang aturan nya bersifat nasional.

“Ya kita sebatas mengusulkan, tapi yang punya otoritas ya Perguruan Tinggi masing-masing. Karena apa, kampus itu bukan domain kami itu Dikti. Tapi mahasiswanya kan ada di Kota Malang, teritorialnya yang di kami. Jadi ketika ada masalah yang kena ya mesti Kota Malang, bukan yang lain,” pungkas dia.

Kanal Terkait