Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Mojokerto Berlakukan Perpanjangan PPKM - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Mojokerto Berlakukan Perpanjangan PPKM
BERITA COVID-19 HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Mojokerto Berlakukan Perpanjangan PPKM

SATUKANAL.com, MOJOKERTO– Selain berupaya dengan vaksinasi guna mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto juga terus melakukan dan mendukung kegiatan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mulai tanggal 26 Januari-8 Februari 2021. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 130/128/416-034/2021 tentang Pengetatan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mojokerto.

Pengetatan PPKM juga bersandar pada dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 201 9 (Covid-19), Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 130/71/416-034/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mojokerto.

Dalam perpanjangan PPKM kali, aturan aturan yang tertulis meliputi pembatasan tempat kerja atau perkantoran dengan mnerapkan sisitem  work from home (WFH) sebesar 50 persen, dan work from office (WFO) sebesar 50 persen. Serta Kegiatan belajar mengajar yang juga masih harus dilaksanakan secara daring atau online bagi semua satuan pendidikan.

Baca Juga :  Tingkat Penyebaran Melandai, Bupati Malang Tetap Kebut RS Darurat Covid-19

Sedangkan untk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional. Pembatasan jam operasional untuk toko modern ditetapkan hingga pukul 21.00 WIB, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Lebih lanjut terkait pengaturan pemberlakuan pembatasan terdapat bebrapa aturan ketat  yang harus ditaati yaitu kegiatan restoran makan/minum di tempat, ditetapkan sebesar 50 persen dari kapasitas normal. Layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang, diizinkan sesuai jam operasional restoran.

Sementara itu, pada kegiatan ibadah di rumah-rumah ibadah juga diterapkan pembatasan antara lain sebanyak 50 persen yang harus disertai protokol kesehatan secara ketat. Lalu, untuk kegiatan kontruksi yang diizinkan berperasi 100 persen dan wajib mengikuti disiplin protokol kesehatan.

Baca Juga :  Kemenag Hanya Perbolehkan Tarawih Berjamaah di Daerah Zona Aman. Simak Aturannya!

Dalam Surat Edaran, ditekankan pula upaya yang harus dilaksanakan yakni memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).

“Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berkoordinasi bersama Polri dan TNI. Peran Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kecamatan, kelurahan/desa, pengoptimalan kembali kampung-kampung tangguh, akan ikut memaksimalkan upaya ini.” Ungkap Pemkab Mojokerto dari release ke satukanal.com.

Sebagai tambahan, Pemkab menyebut jika seluruh Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Surat Edaran juga wajib menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan menyediakan standar sarana kesehatan di tempat kerja/perkantoran. Antara lain alat pengukur suhu tubuh, hand sanitizer serta tempat cuci tangan.

 

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait