SATUKANAL.COM
KPK Beber Hal Ini untuk ASN Pemkot Malang
BERITA STRAIGHT NEWS

Cegah Gratifikasi, KPK Beber Hal Ini untuk ASN Pemkot Malang

Satukanal.com – Potensi gratifikasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) masih dinilai cukup kuat. Upaya pencegahan dari lembaga antirausah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di berbagai wilayah pun masih gencar dilakukan guna mengantisipasi adanya tindakan gratifikasi yang berujung pada tindakan korupsi lain. Target KPK dalam upaya pencegahan tersebut juga dilakukan di Kota Malang. Tim dari Direktorat Gratifikasi KPK mengajak para ASN untuk memperhatikan segala macam bentuk hadiah yang bisa memunculkan indikasi gratifikasi. Deputi Pencegahan Direktorat Gratifikasi KPK Yuli Kamalia mengatakan bahwa penguatan pencegahan gratifikasi di Kota Malang sudah dimulai sejak 2018 yang lalu. Namun, ASN masih perlu melakukan pengendalian. “Hadiah itu kan sebenarnya untuk seorang pejabat negara dan pegawai negeri pasti berhubungan dengan pekerjaannya. Itu yang perlu dikendalikan dan itu sudah diatur. Jadi, mereka sebagai pegawai negeri dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya,” ujar dia saat menghadiri sosialisasi gratifikasi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang di Atria Hotel, Rabu (21/8). Yuli menjelaskan, pejabat pemerintah yang rentan tersandung gratifikasi tersebut di antaranya lurah, camat, satpol PP serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga upaya tersebut terus digencarkan, mengingat dari survei yang dilakukan KPK, masih banyak masyarakat yang memberikan hadiah kepada pegawai negeri. Jika hal itu terjadi secara berkelanjutan, maka akan berdampak besar hingga menyebabkan korupsi jenis lainnya. “Gratifikasi itu akarnya korupsi. Dampak terbesarnya jika pemberian itu terjadi terus-menerus. Si pegawai negeri nanti berujung meminta. Dari pemberian malah akan menjadi suap dan jadi ada transaksional dan pemerasan. Hasilnya malah menimbulkan korupsi jenis lain,” paparnya. Sementara Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, sosialisasi ini membuktikan tingkat integritas pelayanan ASN Pemkot Malang kepada masyarakatnya. Apalagi, dalam waktu dekat, pelayanan berbasis digital bakal segera diterapkan. Hal itu selain akan mempermudah pelayanan, juga sebagai salah satu upaya pencegahan gratifil kasi di lingkup ASN. “Ke depan hal ini memang harus kita perangi bersama. Budaya ini akan membawa dampak yang tidak baik terhadap pelayanan publik. Karena itu, ketika namti digitalisasi masuk, akan memangkas proses-proses indikasi gratifikasi itu. Sehingga bisa jadi pelayanan itu nanti cukup masyarakat dari rumah saja, tidak harus ke kantor pelayanan,” ungkap Sutiaji.

Kanal Terkait