Buruh Mojokerto Minta UMK Naik, Bupati Ikfina: Aspirasi akan Saya Sampaikan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
E5F252DB-9638-4CB9-8407-E77AB0173C7A-cc4e1112
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuang Buruh Mojokerto (APBM) Mojokerto di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto (Hermansyah/satukanal)
BERITA Kanal Straight

Buruh Mojokerto Minta UMK Naik, Bupati Ikfina: Aspirasi akan Saya Sampaikan

Satukanal.com, Mojokerto – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati akhirnya menemui perwakilan pengunjukrasa Aliansi Perjuang Buruh Mojokerto (APBM) yang meminta kenaikan UMK seberas Rp4,5 juta.

Dalam audiensi dengan para buruh Bupati Mojokerto mengaku tidak bisa memutuskan permintaan tersebut, namun para buruh dijanjikan penyampaian aspirasi kepada Pemprov Jatim dan Pusat.

Ikfina menyampaikan, demi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum buruh, pihaknya akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sudah selayaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, demi ketertiban kita,” katanya didepan massa aksi.

Ia berjanji, menyampaikan anspirasi dan para buruh Mojokerto baik kepada Pemerintah Provinsi Jatim maupun Pusat.

“Saya punya kewajiban untuk menyampaikan anspirasi, harapan, masukan, dan apa yang diinginkan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan kepada pemerintah yang lebih tinggi,” ujar Ikfina.

Sementara, Koordinator aksi Eka Herawati mengatakan, yang menjadi tuntutan para buruh saat ini adalah sebuah rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Kita memberikan masukan positif untuk seluruh pekerja yang ada di Kabupaten Mojokerto agar nanti disampaikan ke Gubernur,” tandasnya.

Ia berharap, UMK Mojokerto bisa naik diangka 10 sampai 13 persen.

“Belum ada penggedokan UMK, sehingga usulan kita seperti itu (naik 10-13) persen,” papar Eka.

Selain meminta kenaikan UMK, para buruh ini menolak keras UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut karena tidak relevan dengan kondisi atau kebutuhan buruh di lapangan.

 

Baca Juga :  Bupati Terlambat Hadir, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Gaduh

Pewarta: Hermansyah
Editor:  Ubaidhillah

    Kanal Terkait