Bupati Sampaikan PU Soal Tiga Raperda Inisiatif DPRD Jombang, Ini Isinya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Bupati Sampaikan PU Soal Tiga Raperda Inisiatif DPRD Jombang, Ini Isinya
Bupati Jombang saat menyampaikan pandangan umum (Foto: Anggit Puji/ Satukanal.com)
BERITA Kanal Straight

Bupati Sampaikan PU Soal Tiga Raperda Inisiatif DPRD Jombang, Ini Isinya

Satukanal.com, Jombang – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan Bupati Jombang terhadap nota penjelasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Jombang tentang tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Jombang tahun 2021, disampaikan langsung oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Senin (22/11/2021)

Tiga Raperda inisiatif tersebut diantaranya adalah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Disampaikan Bupati, Raperda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, terkait ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan yang bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan, bupati menyatakan sangat sependapat.

Politisi PPP itu juga berterimakasih, karena pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Untuk itu, saya mohon dukungan atas kebijakan terhadap pemenuhan PPNS di bidang lalu lintas dimaksud, sehingga ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Saya usulkan agar dilakukan pengaturan yang terkait dengan kendaraan tidak bermotor dan berjalan kaki,” ucapnya.

Baca Juga :  Derita Bocah Perempuan Asal Blimbing, Sehabis Diperkosa, Dianiaya dan Diviralkan

Selanjutnya, Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bupati mengapresiasi atas pengajuan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jombang terhadap raperda tersebut.

Diharapkan nantinya dapat memberikan landasan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.

“Baik bencana alam bencana non alam maupun bencana sosial secara komprehensif. Dan dana penanggulangan bencana berasal dari APBD, masyarakat dan atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Bupati perempuan pertama di Jombang itu juga mengusulkan agar ada penambahan bahwa dana penanggulangan bencana juga berasal dari APBN, APBD Provinsi.

Sementara terkait ketentuan pasal 100 yang menyatakan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana berupa santunan duka cita, kecacatan, pinjaman lunak atau usaha produktif dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diusulkan agar dilakukan sedikit perubahan.

Dengan begitu, berbunyi pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana berupa santunan duka cita, santunan pencatatan pinjaman lunak atau usia produktif dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga :  Komunitas Stasion Wujudkan Kota Malang Mendunia Melalui Industri Kreatif Digital

Bilamana terjadi bencana pemerintah daerah harus menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana berupa santunan duka cita dan pencatatan pinjaman lunak atau produktif serta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sedangkan, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bupati juga sangat mengapresiasi atas pengajuan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jombang terhadap Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Ia melanjutkan, Raperda yang merujuk sekaligus sebagai tindak lanjut dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang pada prinsipnya memberikan perlindungan serta pemberdayaan khususnya pada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar.

“Petani yang memiliki lahan yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar dan atau petani hortikultura perkebunan atau peternak skala usaha kecil,” pungkasnya.

 

 

Pewarta : Anggit Puji
Editor : Adinda

    Kanal Terkait