BPKP Jatim Adakan Workshop Monitoring dan Evaluasi Dana Daerah Kabupaten Mojokerto | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BPKP Jatim Adakan Workshop Monitoring dan Evaluasi Dana Daerah Kabupaten Mojokerto
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

BPKP Jatim Adakan Workshop Monitoring dan Evaluasi Dana Daerah Kabupaten Mojokerto

SATUKANAL.com, MOJOKERTO– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Mojokerto pada Senin (30/11/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa (Kades), Camat se-Kabupaten Mojokerto tersebut berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin.

Didik Chusnul Yakin selaku Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto menyampaikan arahan Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang berhalangan hadir. Menurutnya, workshop kali ini diharapkan mampu membawa manfaat bagi pemerintah desa (pemdes) di lingkungan Kabupaten Mojokerto.

“Kami berharap, agenda kali ini membawa manfaat bagi pemdes, khususnya dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Mojokerto,” ujar Didik menyampaikan sambutan Pjs Bupati Mojokerto, Senin (30/11/2020).

Melansir dari website resmi Diskominfo Kabupaten Mojokerto, pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan DD sekitar Rp 234 miliyar lebih untuk 299 desa di lingkungan Kabupaten Mojokerto. “TA 2021, DD Kabupaten Mojokerto telah dialokasikan sekitar Rp 238.562.799.000 rupiah. Jumlah tersebut sudah naik sekitar Rp 3 miliyar lebih,” ungkapnya.

Menyinggung soal Dana Desa, lanjut Didik, anggaran Dana Desa memiliki tren kenaikan. Semakin tahun, anggaran Dana Desa yang diterima pemdes selalu ada tambahan nominal.

“Tentunya, dengan anggaran yang semakin besar, maka semakin besar pula tanggungjawab pemegang pengelolaannya,” imbuhnya.

Didik menambahkan pemdes di Kabupaten Mojokerto juga telah berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 yang terbukti, pemdes telah melakukan refocusing anggaran.

Yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan, akhirnya digeser ke bidang penanggulangan bencana, kedaruratan. Intinya untuk membiayai penanganan Covid-19,” jelasnya.

Didik juga tak lupa menyebutkan harapan dari Pemkab Mojokerto terkait penggunaan anggaran DD TA 2021 dimana pemdes harus merujuk pada peraturan Kementerian Desa serta tepat penggunaannya.

“Kami harap, agar APBD 2021 soal DD wajib digunakan sesuai kebijakan yang ditentukan. Para Kades juga agar dapat mengelola (Dana Desa) secara akuntabel, partisopan dan tertib,” ungkapnnya.

 

 

 

Pewarta: Adinda A.I.U.
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait