Kemenaker Mulai Kaji Besaran Upah Minimum di Tahun 2022 - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kemenaker Mulai Kaji Besaran Upah Minimum di Tahun 2022
Ilustrasi uang Rp 100.000 dan Rp 50.000 (Foto: Pixabay.com)
BERITA Kanal Straight

Kemenaker Mulai Kaji Besaran Upah Minimum di Tahun 2022

Satukanal.com, Nasional – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan upah minimum 2022.

Terkait dengan penetapan upah minimum tahun depan akan mengacu pada aturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pengkajian tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa dan Rabu 24-25 Agustus 2021 lalu.

Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker menjelaskan bahwa, kebijakan penetapan upah merupakan salah satu program strategis nasional setelah diberlakukannya aturan turunan UU Cipta Kerja

Selain itu dirinya juga mengatakan, penetapan upah minimum dilakukan dengan berdasar pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sejumlah variabel komponen penyusunan upah minimum adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Baca Juga :  Pemkab Mojokerto Gelontorkan BST APBD Rp 4 Miliar Lebih Untuk KPM

Sementara, kebijakan pengupahan dalam pembahasannya, menurut Indah, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.

“Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji,” terang Indah dilansir dari laman cnnindonesia.com.

Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan dapat memberikan keadilan dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai.

Baca Juga :  Permudah Komunikasi Mahasiswa Pendatang, 5 Mahasiswa UM Ciptakan Aplikasi Jawi

Diketahui, Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Haiyani Rumondang menyatakan, forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya bersama mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.

“Kerja cerdas dan sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci utama merespons dinamika yang sedang terjadi,” terangnya.

Sebagai informasi, upah minimum dalam aturan baru menggunakan perhitungan batas atas dan batas bawah menggunakan variabel rata-rata konsumsi perkapita dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Lalu, untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dihitung berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi :

  1. Tingkat daya beli,
  2. Tingkat penyerapan tenaga kerja,
  3. Median upah

 

Pewarta : Viska
Editor : Adinda

Kanal Terkait