Bersinergi Dengan KPK, Pemkab Mojokerto Akan Wujudkan Tata Kelola Manajemen Aset Daerah - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Bersinergi Dengan KPK, Pemkab Mojokerto Akan Wujudkan Tata Kelola Manajemen Aset Daerah
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Bersinergi Dengan KPK, Pemkab Mojokerto Akan Wujudkan Tata Kelola Manajemen Aset Daerah

SATUKANAL.com, MOJOKERTO– Upaya pencegahan korupsi yakni dengan melakukan tata kelola manajemen aset daerah. Hal ini disampaikan oleh Edi Suryanto Kastagas Pencegahan Direktorat III Koordinasi dan Supervisi Komisi pencegahan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rapat koordinasi bersama Bupati Mojokerto, Ikfinasfatmawati.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (02/03/2021) di ruang SBK tersebutjuga dihadiri oleh Wakil Bupati Muhammad Albarra, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Forkopimda, Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin serta OPD Kabupaten Mojokerto.

Menurut Edi, jika jika setidaknya ada delapan sektor intervensi satgas pencegahan KPK, yang berhubungan dengan tata kelola Pemda. Sektor ini meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Penyalahgunaan aset adalah satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu kita melakukan intervensi dalam beberapa sektor tata kelola pemerintah,” kata Edi.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan tentang Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, ke depan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Instruksikan Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah

Disebutkan, nantinya aplikasi itu nantinya dapat diakses oleh seluruh administrator MCP yang ada di Kabupaten atau Kota. MCP ini juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk monitoring.

Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat memudakan pemerintah daerah untuk melaksanakan self assesment. MCP di aplikasi itu bisa digunakan pula untuk mengecek perkembangan komitmen Pemerindah Daerah (Pemda) dalam tata pemerintahan yang baik.

JAGA.ID sendiri adalah situs resmi platform JAGA dan portal informasi publik mengenai Pencegahan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat. Datanya bersumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Terobosan itu merupakan bagian dari fokus pencegahan KPK tahun 2020 terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah. Fokus lainnya yaitu tematik, seperti pencegahan Covid-19, BUMD dan koordinasi program pencegahan korupsi.

“Untuk MCP Kabupaten Mojokerto sendiri adalah 66 persen di tahun 2018, 90 persen pada 2019, dan 82,97 persen pada 2020 atau peringkat 7 Jatim dan 75 nasional dari 500 Pemda se-Indonesia. Tentunya ini cukup baik. Sedangkan untuk tahun 2021 kami sudah bersurat agar bisa disampaikan ke semua OPD. Jika area intervensi tahun lalu ada 38 indikator, tahun 2021 ini ada 34 indikator dan 69 sub indikator,” lengkap Edi Suryanto.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Instruksikan Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah

Sementara itu, Bupati Ikfina, menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, akan terus bersinergi dengan KPK termasuk dalam manajemen tata kelola aset.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus mendukung dan bersinergi dengan KPK. Manajemen aset yang baik, akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pula,” tutur Bupati Ikfina.

Di akhir rapat tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara terkait hibah barang milik daerah antara Pemkab Mojokerto dan Pemkot Mojokerto oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari yang hadir didampingi Sekdakot Mojokerto.

 

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait