SATUKANAL.COM
BERITA ISU PILIHAN

Bergolak, Izin Mendirikan Tempat Ibadah di Desa Banjararum Malang Tuai Protes

  • Izin mendirikan tempat ibadah di Desa Banjararum tuai protes.
  • Protes datang dari warga dan bermula dari adanya proses administrasi yang dinilai kurang terbuka.
  • Salah satunya adalah pemberian izin yang diberikan warga melalui tandatangan dan fotocopy KTP yang diserahkan sebagai syarat pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) tempat beribadah.

Salah seorang warga Desa Banjaraum yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, rencana pembangunan itu masih simpang siur. Bahkan, muncul kecurigaan jika KTP dan tandatangan yang dibubuhkan sebagai syarat pendirian tempat ibadah itu tidak sesuai prosedur.

Karena sebagian besar merasa jika mereka tak pernah memberikan tanda tangan untuk rencana pendirian tempat ibadah Gereja.

“Kan bisa saja pas tanda tangan di acara apa yang tanpa ada cop pemberitahuan, ternyata peruntukannya untuk izin, kan kami juga nggak tahu,” katanya.

Kabar itu pun pada akhirnya didengar dan diadukan kepada beberapa elemen agama. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Singosari.

Untuk memperjelas itu, pertemuan yang melibatkan MUI, Muslimat, perwakilan Camat Singosari, hingga warga datang dalam pertemuan singkat yang digelar di kantor MWC NU Singosari, Rabu (25/9/2019).

Dalam pertemuan itu, seluruh undangan yang hadir sepakat untuk melakukan pertemuan yang melibatkan Kepala Desa, Camat, Muspika, MUI, dan elemen masyarakat hingga FKUB. Pertemuan kemudian dilakukan di Kantor Kecamatan Singosari, Jumat (27/9/2019) kemarin.

Dari hasil pertemuan yang dipimpin langsung Camat Singosari itu, telah disepakati lima poin. Pertama sepakat tentang pendirian rumah ibadah berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006.

Poin ke dua adalah sepakat di Singosari tidak ada permasalahan tentang sentimen agama. Akan tetapi hanya karena faktor kelalaian administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Banjararum dalam proses usulan pendirian tempat ibadah dan akan dilakukan revisi.

Selanjutnya Pemerintah Desa Banjararum akan melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan mengundang pemohon yang mengajukan pendirian rumah ibadah beserta para pengguna sebanyak 90 orang dan pendukung rumah ibadah 60 orang, serta organisasi masyarakat dan tokoh agama yang terkait dengan masalah keagamaan di tingkat desa banjararum dan Kecamatan Singosari.

Kemudian berkaitan dengan pendirian rumah ibadah apabila terdapat keberatan dari beberapa organisasi masyarakat dan tokoh agama, maka dapat ditindaklanjuti secara administrasi kepada FKUB dan Kemenag Kabupaten Malang.

Terakhir berkaitan dengan keberatan pendirian rumah ibadah tersebut akan ditindaklanjuti dengan surat keberatan dari organisasi masyarakat ditunjukkan kepada FKUB dan Kemenag Kabupaten Malang.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Banjaraum, Za’fari menyampaikan sosialisasi tentang rencana pendirian rumah ibadah di Desa Banjararum, tepatnya di kawasan Perumahan Graha Kencana sebelumnya telah dilakukan.

Tepatnya di Rumah Makan Viktoria dengan mengundang beberapa perwakilan warga. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan proses kesepakatan dalam sosialisasi tersebut.

Dia pun menyampaikan dirinya masih menunggu kepastian dari proses rencana pembangunan Gereja tersebut. Dia juga berjanji memfasilitasi proses sosialisasi tentang perencanaan pembangunan tempat ibadah oleh FKUB.

“Saya tunggu hasil kepastianya, terus kami fasilitasi. Berharap ada kejelasan terutama koordinasi dengan FKUB untuk pemahaman peraturan bersama menteri, biar jelas semua,” katanya pada Kami.

Sekretaris MUI Kecamatan Singosari, Abdul Qodir menjelaskan adanya aduan yang masuk langsung ditindaklanjuti.

Karena menurutnya, setiap proses pembangunan tempat ibadah harus tetap mengedepankan asas dan aturan hukum yang berlaku. Dia juga menegaskan tak ada sentimen agama berkaitan dengan adanya rencananya pembangunan tempat beribadah tersebut.

“Kami tidak ada sentimen agama. Karena sebelumnya kami juga pernah menggagalkan rencana pembangunan masjid,” katanya pada kami.

Qodir menjelaskan, proses tersebut ditempuh lantaran ada aduan dari masyarakat.

Selain itu, sudah sesuai kesepakatan bersama pembangunan tempat ibadah harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tak seenaknya.

Dia juga berjanji akan terus mengawal proses pembangunan tersebut hingga tuntas.

“Kami tegaskan lagi, ini tak ada sentimen agama. Semua sepakat pembangunan tempat ibadah harus sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Pengurus FKUB Kabupaten Malang, Nu’man Khumaidi saat dikonfirmasi kami menjelaskan, berdasarkan proposal yang diajukan, syarat pendirian tempat ibadah di Desa Banjararum sudah memenuhi syarat.

Dia juga menyampaikan dokumen yang sudah memenuhi syarat secara administratif itu sudah cukup diplenokan dengan beberapa catatan.

“Kalau pleno sepakat maka FKUB dapat menerbitkan surat rekomendasi kepada Bupati Malang untuk mendapat IMB mendirikan tempat ibadah,” jelasnya.

Kanal Terkait