Berapa Anggaran Tol Malang-Kepanjen dan Internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh? Ini Nominalnya | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA KOTA MALANG

Berapa Anggaran Tol Malang-Kepanjen dan Internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh? Ini Nominalnya

Akhirnya, harapan besar terwujudnya kelanjutan pembangunan jalan tol menuju Kepanjen, setelah Malang-Pandaan selesai, terjawab sudah.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertasusila, Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.

Di Perpres 80/2019 itu termaktub, bahwa prioritas pembangunan ekonomi yang berada di wilayah Kabupaten Malang mencapai 15 program. Salah satu program prioritas itu adalah pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen dan internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh.

Terbitnya Perpres itu, menandakan bahwa harapan besar selama tahunan dari masyarakat Kabupaten Malang akhirnya terjaeab sudah. Pasalnya, dengan regulasi itu posisi rencana pembangunan fix akan dilaksanakan dengan anggaran yang juga telah disertakan.

“Untuk pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen dan perubahan status Bandara Abdurachman Saleh fix sudah dengan adanya Perpres itu,” kata Bupati Malang Sanusi yang dalam acara sosialisasi Perpres 80/2019 dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI dan Gubernur Jatim, diwakili Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Kamis (19/12/2019).

Walau Sanusi belum bisa menyampaikan jalur atau trase mana saja yang akan terbangun jalan tol, tapi untuk anggaran telah difloting pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 5,76 triliun. Dimana, dengan anggaran tersebut, target penyelesaian tol Malang-Kepanjen sepanjang 18 kilometer (Km) di tahun 2024.

“Anggarannya sebesar itu. Sedangkan untuk trase hanya disebut Malang-Kepanjen. Tapi, yang jelas kalau sudah ketemu nilainya, itu pasti juga sudah ketemu yang akan dibuat trasenya. Untuk teknisnya memang diserahkan ke daerah,” ujarnya.

Lepas dari itu Pemkab Malang memang telah menyiapkan trase yang akan dilalui oleh pembangunan tol Malang-Kepanjen. Bahkan dari calon pihak pengembang yaitu PT PP (Persero) Tbk yang juga menjadi pelaksana tol Malang-Pandaan, telah melakukan feasibility study (FS). Dimana, direncanakan melewati lima kecamatan, yaitu Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Kepanjen dan Gondanglegi.

Sedangkan untuk rencana exit tol akan ada tiga ruas, yakni di wilayah Pakisaji, Bululawang dan Kepanjen. Hal ini didasarkan dengan panjang jalan tol dengan aturan antara satu exit tol dan lainnya adalah lima kilometer (Km).”Dengan adanya Perpres dan target itu, maka harapan kita tahun depan sudah bisa dimulai juga terkabul. Dimana, kemungkinan 2020 sudah dimulai proses pembebasan lahannya,” ucap Sanusi.

Tak hanya jalan tol Malang-Kepanjen yang akan tersaji di tahun depan di Kabupaten Malang. Dalam Perpres 80/2019 itu juga anggaran untuk perubahan status bandara Abdurachman Saleh pun telah fix. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk hal tersebut.

Hal ini disampaikan Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang. “Dalam Perpres memang dirinci untuk perubahan status bandara. Pusat akan mengalokasikan Rp 200 miliar untuk itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, harapan adanya perubahan status Bandara Abdurachman Saleh yang berdiri di atas lahan seluas 27,4 hektar (ha), telah lama digaungkan. Bahkan berbagai pertemuan dan koordinasi antara Pemkab Malang dengan pwmerintah pusat intensif dilakukan di tahun lalu.

Hal ini dikarenakan letak strategis bandara Abdurachman Saleh yakni di wilayah Pakis yang merupakan jalur yang lama juga direncanakan sebagai jalur menuju destinasi nasional Bromo Tengger Semeru (BTS) serta menghubungkan Jalur Lintas Selatan (JLS). Terutama setelah jalan tol Malang-Pandaan pun terselesaikan serta akan dilanjutkan dengan tol Malang-Kepanjen.

Sempat terjadi tarik ulur cukup lama, bandar udara yang tahun 2018 lalu diprediksi mencapai 1,2 juta penumpang yang keluar masuk melalui bandara dan pendapatan bandara setiap tahunnya mencapai Rp 9 miliar. Akhirnya di tahun 2020 datang, telah dinaungi Perpres untuk perubahan statusnya.

Kanal Terkait