Benarkah Ada Penarikan Tarif Pemakaman Jenazah Covid-19 di Kota Malang? Ini Penjelasannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Benarkah Ada Penarikan Tarif Pemakaman Jenazah Covid-19 di Kota Malang? Ini Penjelasannya
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Benarkah Ada Penarikan Tarif Pemakaman Jenazah Covid-19 di Kota Malang? Ini Penjelasannya

SATUKANAL.com, MALANG– Adanya kabar terkait penarikan tarif pemakaman jenazah Covid-19 membuat warga semakin resah. Disebutkan, jika ada biaya pengganti dan biaya mandiri mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah tergantung kesepakatan.

Namun, kabar tersebut segera ditampik oleh pihak UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

UPT Pemakaman DLH Kota Malang mengungkap  bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar. Mereka menjelaskan, ketentuan uang pengganti pada jenazah Covid-19 hanya berlaku apabila jenazah tersebut harus diantar ke luar kota yang sesuai dengan KTP (Kartu Tanda penduduk) atau alamat keluarganya.

Baca Juga :  11 Daerah di Jawa Timur UMK Tak Naik, Kota Malang Naik Rp 75.000

Sedangkan bagi warga Kota Malang, Taqroni Akbar selaku Kepala UPT Pemakaman DLH Kota Malang menyampaikan bahwa semua keperluan untuk pemakaman  sudah dibebankan ke APBD. Berbeda dengan warga yang berasal dari luar Kota Malang, pihaknya dan tim hanya sekedar melaksanakan funsi sosial.

“Kalau dikatakan berbayar ya itu salah juga, karena kami sekadar membantu. Dalam proses pemakaman, kami tidak pernah melakukan pungutan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kota Malang Targetkan Smart City Terwujud di Seluruh Aspek Pada 2022

Sementara itu, Pemerintah juga telah menghentikan santunan kematian bagi warga yang meninggal karena terinfeksi Covid-19. Hal ini menyusul adanya Surat Edaran dari Kementerian Sosial RI yakni SE Kemensos Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021.

Pada Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia tersebut, pihak Kementerian Sosial RI menyampaikan, terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sebelumnya resmi tidak akan ditindaklanjuti.

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

 

Kanal Terkait