Begini Hasil Evaluasi PPKM di Kabupaten Kediri - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Begini Hasil Evaluasi PPKM di Kabupaten Kediri
BERITA Kanal Highlight

Begini Hasil Evaluasi PPKM di Kabupaten Kediri

Satukanal.com, KediriSatuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Kediri, melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 15 hari, sejak Senin (11/01/2021) lalu.

Penerapan PPKM dilakukan tertanggal 11 Januari, hingga 25 Januari 2021. Berdampak signifikan terhadap pencegahan kerumunan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri. Sehingga dapat menurunkan kondisi status zona penyebaran Covid-19, sebelumnya berwarna merah ke warna oranye.

“Dengan evaluasi kemarin, kita dapat mengendalikan beberapa kasus terkonfirmasi turun, tingkat kesembuhan naik, dan kasus di instansi pemerintahan juga turun. Karena ada kebijakan pembatasan terkait pembatasan PPKM,” kata Sekertaris Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi, kepada Satukanal.com, Rabu (27/01/2021).

Baca Juga :  Jembatan Jongbiru Mulai Dibangun 2022

Meski kebijakan PPKM berdampak sangat baik, namun hingga saat ini pihaknya masih belum ada arahan untuk melanjutkan kembali di Kabupaten Kediri. Disebutkan awal pemberlakuan PPKM diberikan karena Kabupaten Kediri berada di zona Merah.

Dia juga mengungkapkan, belum diterapkan kebijakan lanjutan PPKM namun tetap mengikuti aturan dari Surat Edaran (SE) dan Peraturan Bupati (Perbup) 44 Kabupaten Kediri. Mulai dari pembatasan aktivitas umum, perkantoran, maupun hajatan.

“Sampai hari ini, perpanjangan untuk Kabupaten belum ada. Namun kita tetap menunggu SK Gubernur. Apakah masuk kedalam sasaran PPKM tahap kedua atau tidak,” terangnya.

Baca Juga :  Antisipasi Gempa Berkekuatan Besar BPBD Kabupaten Kediri Maksimalkan Fungsi Alat WRS

Walaupun belum ada perpanjangan PPKM, pihaknya tetap melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH). Terutama kepada instansi pemerintah, pelayanan masyarakat tetap berjalan tanpa ada kerumunan.

“Meskipun tidak ada PPKM tetap menggunakan SE dan Perbup Nomor 44 tahun 2020. Untuk SKPD pelayanan, seperti BPBD, DPMPTSP dan instansi pelayanan lain. kita usahakan WFH, pelayanan tidak boleh terganggu juga” tutupnya.

 

 

 

 

Pewarta : Anis Firmansah
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait