Bangun Komitmen Para Pihak Wujudkan KLA, Dinas P3A Kabupaten Malang Gandeng LPKP Jatim Gelar Rakor KLA 2021 - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Bangun Komitmen Para Pihak Wujudkan KLA, Dinas P3A Kabupaten Malang Gandeng LPKP Jatim Gelar Rakor KLA 2021
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Bangun Komitmen Para Pihak Wujudkan KLA, Dinas P3A Kabupaten Malang Gandeng LPKP Jatim Gelar Rakor KLA 2021

Satukanal.com, Malang – Pada Selasa (2/3/2021) telah digelar acara Rakor (Rapat Koordinasi) serta Evaluasi penyusunan, pengolahan dan pengembangan data Kabupaten/Kota layak anak (KLA) tahun 2021, yang berlokasi di Ruang Rapat Anuspati Jalan Merdeka Timur No. 3 Malang.

Kebijakan KLA telah dilaksanakan hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan menjadi kewajiban setiap Kabupaten/Kota untuk membangun komitmen para pihak (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media) dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran para pemangku untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang turut menyelenggarakan Rakor guna melihat dan melakukan sejumlah evaluasi, terkait sejauh mana Kabupaten Malang mewujudkan KLA.

Pada rapat tersebut turut dihadiri Ketua Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur (LPKP JATIM), Sutiah. Pada pemaparan materinya ia menyampaikan bahwa, orang tua memiliki peran penting untuk melindungi anaknya yang belum dewasa.


Ketua LPKP Jatim juga mengungkapkan bahwa, selain peran dari perangkat daerah, masyarakat juga berperanserta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak di Indonesia kini telah diwujudkan dalam KLA, dalam hal ini terdapat 5 kelompok atau klaster pemenuhan hak anak, klaster pertama adalah hak sipil dan kebebasan, klaster kedua yakni Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

Baca Juga :  Penjual Takjil di Perumahan Oma Campus Dau Sumbang Kemacetan

Selanjutnya untuk klaster ketiga adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, untuk klaster empat yakni Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan budaya, serta klaster lima yakni perlindungan khusus bagi anak.

“Pada tahun 2019, terdapat 24 Indikator KLA, menurunya indikator tersebut disebabkan, indikator yang mirip itu digabungkan” Ungkapnya.

Ke 24 indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sementara itu, pada acara rakor tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, S.STP., M.Si. Dalam pemaparan materinya Harry menjelaskan definisi umum mengenai Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maupun seorang anak yang masih ada dalam kandungan” Ungkapnya.

Selain itu, seorang anak juga memiliki hak yang mana wajib dipenuhi. Hak anak juga termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat sekitar bahkan pemerintah.


Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang juga turut memaparkan keempat hak-hak anak. Hak anak tersebut diantaranya, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan serta partisipasi.

Ia menambahkan, implementasi KLA dapat dilakukan melalui lingkup terkecil yakni, keluarga yang ramah anak. Selanjutnya juga dapat diimplemantasikan melalui ranah yang lebih tinggi seperti, RT layak anak, RW layak anak, Desa/Kelurahan layak anak, Kecamatan layak anak, Kabupaten/Kota layak anak, Provinsi layak anak serta Indonesia layak anak (Idola).

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Malang Rencanakan Bangun RS Khusus Jantung

Adapun pada Pasal 21 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Landasan hukum lain mengenai KLA juga terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak.

Diselenggarakannya evaluasi KLA ini menjadi salah satu potret program yang dilaksanakan oleh semua OPD/ Instansi/ lembaga/ LSM/ Media/ Masyarakat di Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan Kabupaten Malang Layak Anak.

Integrasi program dalam upaya perwujudan KLA menjadi penting untuk mempercepat tujuan lebih efektif dan efisien, termasuk bagian dari inovasi. Perlu komitmen dan upaya yang serius dalam memenuhi, menghargai, dan melindungi anak-anak di wilayah Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, pada tahun 2018 lalu Pemerintah Kabupaten Malang telah meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya untuk ketiga kalinya. Raihan predikat KLA petama didapat pada tahun 2015 dilanjut tahun 2017 serta di tahun 2018.

Penghargaan KLA tingkat madya tersebut sebagai cerminan dari kerja keras Pemkab Malang untuk menjalankan amanah UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

 

 

 

 

Pewarta : Naviska Rahmadani
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait