Bahas LKPJ Wali Kota, Sejumlah Fraksi Lontarkan Kritikan | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Rapat Paripurna (Iqb)
BERITA

Bahas LKPJ Wali Kota, Sejumlah Fraksi Lontarkan Kritikan

Satuchannel.com, Kota Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang hari Senin (15/5) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat fraksi DPRD Kota Malang terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2016. Bertempat di Ruang Paripurna Lantai 3, sidang paripurna kali ini dihadiri seluruh fraksi partai politik yang ada. Selain itu juga, di dalam ruangan sidang juga terlihat hadir Wali Kota Malang, H Moch Anton.

Dalam paripurna satu persatu fraksi partai politik menyampaikan pandanganya terhadap sejumlah kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah Kota Malang, Salah satunya dari partai demokrat. Sikap dari partai demokrat sendiri menerima dan menyepakati LKPJ Wali Kota tersebut, namun ada sejumlah catatan dan kritikan yang diberikan dari demokrat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang selama ini dijalankan.

“Semakin macetnya kota malang, bertambahnya jumlah kendaraan tidak diiringi adanya penambahan kapasitas jalan. Banjir setiap musim penghujan, upaya pemerintah agar jalan tak jadi sungai. Kenaikan TDL yang jadi persoalan masyarakat harusnya jadi perhatian sebagai bentuk kepedulian kesejahteraan rakyat,” tutur ketua fraksi, Sonidarto.

Baca Juga :  Tim Satgas Reklame Terapkan Cara Style humble Dan Egaliter, Atasi Pemilik Reklame Guna Sadar Pajak
Rapat Paripurna Kota Malang (Iqb)

Selain dari Partai Demokrat, beberapa kritikan juga datang dari fraksi yang lain. Fraksi yang cukup keras dalam melakukan kritikanya adalah dari fraksi Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera. Pada pandangan yang disampaikan oleh Choirul Amri selaku perwakilannya, Hanura-PKS merasa prihatin atas perpindahan Pasar Dinoyo, dan Pasar Merjosari. Menurutnya, dalam hal itu pemerintah tidak berpihak pada pedagang.

“Pemkot dalam hal ini harus menegaskan diri berpihak pada kerakyatan. Pemerintah juga sebaiknya tidak mengambil langkah represif tapi lebih persuasif. Untuk investor kembalikan kelebihan harga, kembali seperti yang tertera di PKS dan Segera dipenuhi SLF nya sebagai prasarana sebagai pasar tradisional, ” tukas Choirul.

Baca Juga :  Satukanal.com Gelar Webinar Guna Persiapan Pilkada Desember 2020 Mendatang

Sementara itu, kritik juga hadir dari fraksi PPP dan Nasdem. Mereka menilai Pemkot melalui Jargon yang digaungkan “peduli wong cilik” justru tidak sesuai langkah – langkah Pemkot yang lamban dalam menyelesaikan masalah “wong cilik”. Selain itu, mereka juga mengomentari soal serapa anggaran Pemkot

“Serapan anggaran rendah dari berbagai SKPD terutama SKPD yang berkaitan dengan pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM), artinya dalam hal ini tidak ada inovasi program yang serap anggaran optimal,” tutur Moch Fadli yang mewakili penyampaian pandangan.

Secara umum, Pada rapat paripurna kali ini, banyak Fraksi menerima laporan LKPJ wali Kota dengan catatan. Namun demikian, mereka juga menilai kinerja pemkot dalam kurun waktu sejak 2016 lalu, masih banyak kekurangan dan mesti segera dibenahi. (Iqb)

Kanal Terkait