SATUKANAL.COM
Apakah Virus Corona Mengancam Hak Asasi Manusia?
Sumber: theaseanpost.com
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Apakah Virus Corona Mengancam Hak Asasi Manusia?

SATUKANAL – Virus corona bukan satu-satunya hal yang menyebar. Baru-baru ini dilaporkan bahwa pihak berwenang di Thailand telah menangkap dua orang karena mengunggah hoaks tentang virus corona. Padahal, pejabat pemerintah setempat telah mewanti-wanti masyarakat agar tak gegabah berbagi informasi yang salah tentang penyakit tersebut.

Menteri Ekonomi Digital Thailand, Buddhipongse Punnakanta mengatakan, keduanya didakwa melanggar tindak kejahatan daring atas unggahan media sosial tentang virus mirip SARS. Dalam ketetapan hukum negara itu, kejahatan serupa dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.

Berita palsu yang mereka sebarkan terdiri dari klip video yang menyesatkan tentang virus corona. Sementara yang lain, menyebarkan informasi palsu tentang dugaan kasus virus corona di kota tepi pantai.

“Mereka sudah mengakui bahwa mereka membuat berita palsu,” kata Buddhipongse. Dia juga meminta masyarakat untuk lebih waspada. Selain menetapkan sebagai tersangka, aparat juga sedang melakukan penyelidikan yang lebih jauh.

Kasus serupa juga terjadi di Malaysia. Empat orang ditangkap karena mengunggah informasi palsu tentang virus corona di media sosial. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Muhyiddin Yassin dikutip dari kantor berita lokal mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita palsu tentang virus corona.

Muhyiddin bahkan mengingatkan bahwa pihak berwenang secara aktif memburu para pelanggar. “Berita palsu seperti ini tidak baik untuk ketertiban umum, itu sebabnya kami mengambil tindakan tegas,” katanya.

Di Malaysia sendiri, aturan soal hoaks masih menjadi perdebatan. Pasalnya, saat ini koalisi penguasa telah mencabut undang-undang anti hoaks. Para kritikus mengklaim bahwa undang-undang itu dirancang untuk meredam perbedaan pendapat.

Di Indonesia, beragam hoaks soal virus corona juga menyebar cepat. Kanal-kanal, media sosial, hingga aplikasi perpesanan menjadi sarana. Kementerian Kominfo sebenarnya juga telah memberikan klarifikasi-klarifikasi atas hoaks yang beredar. Namun, untuk tindakan tegas penangkapan penyebar hoaks tampaknya masih belum dilakukan.

Wilayah ASEAN secara keseluruhan menderita karena kurangnya kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan untuk mendapatkan informasi.

Singapura menerima kritik global baru-baru ini atas implementasi dan penegakan hukum berita palsu. Yakni yang dikenal sebagai Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA).

Menurut World Freedom Freedom Index Reporters Without Borders tahun 2019, negara ASEAN terbaik dalam hal kebebasan pers adalah Malaysia. Itupun, masih menempati urutan ke-123 di antara 180 negara di dalam indeks.

Prestasi Malaysia itu adalah lompatan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jajaran pemerintahan baru, janji reformasi, serta pencabutan AFNA, dinilai memiliki andil. Sebab, Malaysia pada 2018 posisinya di angka 145 dan 144 pada 2017 silam.

Perbaikan serupa dapat diamati di Thailand yang berada di posisi 136 pada 2019, 140 di 2018, dan 142 di 2017. Dalam kasus Thailand, pemilihan umum Maret 2019 membawa negara itu keluar dari kekuasaan militer untuk pertama kalinya sejak kudeta militer tahun 2014.

Namun, karena virus corona dan berita palsu yang beredar di sekitarnya terus menyebar, tampaknya pemerintah seperti Thailand dan Malaysia yang telah meningkatkan tingkat kebebasan sipil akan kembali terpaksa melakukan pengawasan ketat.

Hal ini dapat dimengerti karena berita palsu tidak hanya menyebarkan kepanikan, tetapi juga dapat menyebabkan publik bertindak secara tidak rasional.

Tampaknya publik yang perlu memastikan bahwa harus berhati-hati dalam memilih konten yang akan dibagikan di media sosial. Jangan sampai pemerintah turun tangan membatasi – dan mungkin memotong – kebebasan yang diharapkan semua pihak.

Pewarta: (Mg) Nuha Faza
Redaktur: N Ratri
Sumber: theaseanpost.com

Kanal Terkait