Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Kerumunan Dan Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Kerumunan Dan Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Kerumunan Dan Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum

SATUKANAL.com, NASIONAL– Guna mengantisipasi kenaikan kasus covid-19 pasca libur natal dan tahun baru 2020-2021, Pemerintah melarang adanya kerumunan serta perayaan natal dan tahun baru di tempat umum. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur da Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam Rakor secara virtual tersebut Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan meminta implementasi pengetatan tersebut dilakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Kebijakan itu dilakukan lantaran peningkatan kasus secara signifikan masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama di akhir oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di delapan dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” kata Luhut memberikan penjelasan.

Baca Juga :  Lianhua Qingwen Disebut bisa Obati Covid-19. Ini Faktanya

Pada kesempatan tersebut, Luhut memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berupa optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, emmperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

Hal itu tersebut juga disampaiakan Luhut kepada pemerintah DKI Jakarta yang diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasional tempat makan, hiburan, mal hingga pikil 20.00. Sedangkan, untuk wilayah wilayah pedesaan, pemda diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Sedangkan untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata. Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan untuk segera mengatur prosedurnya.

Luhut juga menyampaikan agar TNI dan Polri juga diminta untuk memperkuat perasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI Polri yang dipimpin oleh presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” ungkap Luhut.

Baca Juga :  Ingin Buka Usaha Sendiri Saat Pandemi? Perhatikan 5 Hal Penting Ini Agar Dapat Penjualan Terbaik

Menurut Luhut, tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan sedang ia soroti dan patau saat ini.  Terutama untuk DKI Jakarta, dia meminta Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah hingga 75 persen.

Sedangkan untuk provinsi lain yang juga mengalami kenaikan kasus covid-19 yang cukup banyak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Luhut meminta agar adanya pembatasan jam operasional di tempat makan, mall dan tempat hiburan.

Untuk wilayah DKI Jakarta khususnya Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, kata Luhut, pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental. Begitu juga keringanan biaya layanan kepada para penyewa.

“Skema keringanan penyewaan dan biaya layanan agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” tutur Luhut.

 

 

Pewarta:  Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait