Anjlok, 2018 Hanya 8 Perda Selesai di Kabupaten Malang - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Anjlok, 2018 Hanya 8 Perda Selesai di Kabupaten Malang

Kekhawatiran masyarakat atas proses legislasi di Kabupaten Malang sejak pertengahan tahun 2018 lalu, terbukti. DPRD Kabupaten Malang sampai akhir tahun 2018 hanya mampu menyelesaikan 8 Peraturan Daerah (Perda) dari 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Kondisi tersebut, sekilas memperlihatkan kemampuan dan fungsi legislasi yang diemban DPRD Kabupaten Malang di tahun ini tidak berjalan maksimal. Bahkan, dari awal tahun, masyarakat telah mempertanyakan minimnya Ranperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Malang tahun 2018.

Seperti diketahui, sebelum adanya penambahan ranperda sehingga berjumlah 16, hanya ada 14 ranperda yang masuk prolegda. Minimnya ranperda tersebut mengacu pada tahun-tahun lalu. Di tahun 2016 DPRD bisa menyelesaikan pembahasan ranperda menjadi perda sejumlah 19 dari 21 prolegda. Berikutnya, tahun 2017 ada 27 prolegda yang hanya bisa diselesaikan sebanyak 22.

Maka, di tahun 2018 dengan 16 prolegda yang tentunya lebih sedikit dibanding tahun-tahun lalu. DPRD Kabupaten Malang hanya bisa mengunci setengahnya saja di tahun 2018. Padahal, usulan raperda di tahun ini didominasi oleh usulan raperda perubahan. Yaitu perubahan APBD 2018, penyelenggaraan administrasi kependudukan, tanda daftar usaha pariwisata,  pembentukan dan susunan perangkat daerah,  pajak daerah. Juga perubahan perda organ dan kepegawaian PDAM dan PD Jasa Yasa Kabupaten Malang.

Baca Juga :  Tunjang Belajar Daring, Dosen Pemerintahan UB Kenalkan Situs Pembelajaran untuk Santri

Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang tidak menampik dengan kondisi tersebut. Walau sudah memaksimalkan dan memasang target serta strategi dalam mengawal prolegda 2018, tapi kenyataannya berbicara lain.

“Kondisi seperti itu. Ada beberapa kendala dalam pembahasan ranperda dalam prolegda tahun 2018 ini. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu memang jauh secara jumlahnya,” kata Hari singkat.

Di kesempatan berbeda, Ketua Prolegda DPRD Kabupaten Malang Cholis Bidajanti juga membenarkan mengenai capaian prolegda yang selesai terbahas di tahun 2018. Dirinya juga mengatakan, bahwa minimnya penyelesaian ranperda menjadi perda dikarenakan ada kendala dari dinas terkait tentang pembahasan ranperda.

“Banyak ranperda inisiatif dari eksekutif. Kita tentunya menunggu rancangannya tersebut untuk membahasnya bersama. Kalau eksekutif tidak siap tentu belum bisa dibahas,” ujar Cholis.

Selain kendala tersebut, Cholis juga menyatakan, bahwa ada beberapa ranperda yang terkendala dikarenakan regulasi di atasnya belum turun. “Hal ini membuat OPD terkait juga belum berani melakukan penyusunan rancangan tersebut,” imbuhnya.

Dari kendala tersebut, DPRD Kabupaten Malang melakukan inventarisir prolegda yang belum tuntas. Dengan hasil ada dua ranperda yang menunggu kesiapan OPD terkait, yakni ranperda tentang Pelayanan Publik Bidang Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Baca Juga :  Inovatif! UB Tech Luncurkan Marutaarka Energy, Sumber Energi Listrik dari Angin dan Matahari

Dua ranperda tersebut tidak bisa terbahas dan belum siap sampai saat ini dikarenakan juga faktor kosongnya kepala dinas (Dinas PU  Sumber Daya Air) sejak berbulan-bulan lalu.

Sedangkan ada 5 ranperda di tahun 2018 yang sampai saat ini dalam status proses. Tapi tidak dimungkinkan bisa terselesaikan sampai akhir tahun 2018. “Untuk yang ini kita rencananya jadi prioritas dalam prolegda tahun 2019,” ujar Cholis.

Disinggung minimnya capaian legislasi di tahun 2019 yang dipicu adanya proses pemilihan legislatif tahun 2019. Pihak DPRD Kabupaten Malang melalui Hari Sasongko, beberapa waktu lalu, menyatakan, segenap pimpinan DPRD sudah membahas kondisi tersebut.

“Tugas kedewanan tetap berjalan walau disibukkan dengan adanya pileg. Ini sudah kita bahas anggota DPRD tidak boleh meninggalkan tugasnya,” ucap Hari.

Tapi, bukti berbanding terbalik. Lepas dari berbagai kendala yang ada, capaian prolegda tahun 2018 merupakan yang terburuk secara kuantitasnya dibandingkan dengan dua tahun lalu.

Kanal Terkait