Anggaran 262 miliar di gelontorkan APBD, belum tuntaskan Banjir perkotaan Banyuwangi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Screenshot_2021-02-04-18-00-34-378_com.miui.video-22e56b1e
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Anggaran 262 miliar di gelontorkan APBD, belum tuntaskan Banjir perkotaan Banyuwangi

Satukanal.com, Banyuwangi – memasuki musim penghujan wilayah Banyuwangi alami banjir di beberapa titik perkotaan hingga mencapai ketinggian satu meter. Seperti yang terlihat dalam beberapa video amatir, banjir terjadi dibelakang kantor DPRD Banyuwangi, kemarin Rabu (03/02/2021).

Di ketahui dalam anggaran APBD 2020 tercatat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman mendapatkan 262.512 miliar, akan tetapi anggaran tersebut belum bisa menuntaskan genangan air di Banyuwangi.

Rosidi Zein direktur Forum Transparan Publik (ForTrap) menuding bahwa Dinas terkait tidak mampu tangani genangan air, dengan nilai anggaran yang di gelontorkan oleh Pemda (Pemerintah Daerah).

“Bagaimana mungkin dengan anggaran segitu besaranya di perkotaan Banyuwangi bisa tergenang banjir, harusnya sistem drainase di perbaiki, ketika ada yang kurang lebar ya diperlebar, harusnya PU terkait punya mapping (pemetaan) dimana yang rawan banjir” katanya, Kamis (04/02/2021).

Baca Juga :  Gempa Saat Pengajian, Jamaah Semburat

Sehingga, lanjut Rosidi pekerjaan Dinas tidak berorientasi kepada proyek saja akan tetapi pokok permasalahan di perkotaan Banyuwangi.

“Jika seperti itu maka terkesan menghambur hamburkan uang saja, akan tetapi tidak ada manfaatnya, oleh karena itu kami meminta kepada bupati Anas untuk mengisor anggaran agar lebih tepat sasaran” imbuhnya.

Anggota DPRD Banyuwangi Wakil ketua Komisi IV pembangunan Basuki Rahmat mengatakan “harus di analisis dan di selidiki dulu itu di sebabkan apa? Bisa di sebabkan oleh sampah atau dari drainase”.

“Jika di karenakan saluran terputus, maka harus di lanjutkan pembangunan, sedangkan sistem yang ada di PU karena terbatasnya anggaran, biasanya terpotong oleh PL” jelasnya.

Ia Juga melanjutkan dalam anggaran 262 miliar lebih itu memang harus di pilah, mana yang untuk pemeliharaan dan mana yang untuk pembangunan, hal itu wajib adanya untuk pemeliharaan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Banyuwangi: Bangsa Indonesia Hanya Harus Menerapkan Setiap Butir Pancasila

“20 sampai 25 persen wajib di sisihkan untuk pemeliharaan, jika terjadi banjir seperti itu maka Dinas PU harus tanggap untuk memperbaiki kerusakan dengan anggaran pemeliharaan tersebut,” jawabnya.

“Kami sudah mengetahui dan mempunyai data banjir yang terjadi di beberapa titik di Banyuwangi, kami akan tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan Dinas PU binamarga, PU pengairan dan Dinas yang terkait, kami akan panggil semuanya untuk rapat koordinasi bersama, meskipun dalam pandemi anggaran pemeliharaan wajib di adakan jika tidak ada maka kepala dinasnya perlu di pertanyakan,” pungkasnya.

 

 

 

 

Pewarta : Abdul Konik
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait