SATUKANAL.COM
BERITA

Aksi Demonstrasi Kota Malang Masih Disorot, Brikade Gus Dur DPC Kota Malang Beri Pernyataan Sikap

Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah masih terus menjadi sorotan publik. Bahkan, di Kota Malang unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa (24/9) lalu dan berujung ricuh hingga kini terus menjadi perbincangan.

Salah satunya, dari Barisan Kader (Brikade) Gus Dur DPC Kota Malang. Meski mereka mendukung adanya penyampaian aspirasi melalui tindakan demonstrasi, namun pihaknya juga menyayangkan akan adanya tindakan anarki dalam aksinya.

Ketua Brikade Gus Dur DPC Kota Malang, Dimas Ders HR mengatakan, penyampaian aspirasi mahasiswa tersebut dinilai sebagai suatu hal yang lumrah dan normatif. Apalagi, hal itu untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. “Kegiatan demo yang dilakukan oleh komponen kemahasiswaan di Malang sebagai kegiatan yang normatif dan kritis dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan DPR,” ungkapnya dalam pernyataan sikap tertulis.

Namun, sangat disayangkan kegiatan demo mahasiswa di Malang harus berujung ricuh. Karenanya, pihak Brikade Gus Dur DPC Kota Malang juga mengkritisi hal itu. Mereka mengharapkan, tidak ada lagi kegiatan yang menimbulkan anarki hingga perusakan fasilitas umum (fasum) di wilayah Kota Malang.

“Aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan demo mahasiswa dan terakhir sempat dikabarkan diikuti pelajar di Malang. Kami mengharapkan ke depan tidak ada yang melakukan perusakan fasum dan tindakan anarkistis yang akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, seharusnya peserta demo menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif serta menghindarkan diri dari penyebaran isu revolusi yang menuju pada tindakan makar hingga dimanfaatkan oleh kelompok politik.

“Jangan sampai kegiatan-kegiatan aspirasi malah bersifat provokatof dan berpotensi makar yang akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan politik. Mari setelah ini kita juga percayakan kepada Pemerintah dan DPR dalam pengambilan keputusan perbaikan dan yang lainnya atas revisi UU yang dianggap kontroversial tersebut,” tutupnya.

Kanal Terkait