7 Poin Penting PPKM Jawa Bali Tahap Kedua yang Mulai Berlaku 26 Januari-8 Februari 2021 - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
7 Poin Penting PPKM Jawa Bali Tahap Kedua yang Mulai Berlaku 26 Januari-8 Februari 2021
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

7 Poin Penting PPKM Jawa Bali Tahap Kedua yang Mulai Berlaku 26 Januari-8 Februari 2021

Satukanal.com, Nasional – Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua yang diberlakukan di provinsi Jawa dan Bali akan diperpanjang. Aturan tersebut telah disepakati oleh Pemerintah RI dan disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Sebelumnya, PPKM Jawa Bali tahap pertama telah berlangsung pada 11 Januari – 25 Januari 2021. Perpanjangan pemberlakuan PPKM Jawa Bali ini dilakukan guna, memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang ada di wilayah dengan pasien positif Covid-19 tertinggi di Indonesia yakni Jawa dan Bali.

Menurut Airlangga, Presiden RI Joko Widodo meminta agar PPKM tahap kedua diperpanjang dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021. “Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan, dari tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2021,” Ujarnya.

Berikut adalah beberapa point penting yang telah di rangkum Satukanal.com terkait pemberlakuan PPKM Jawa Bali tahap kedua.

1. Terdapat penurunan signifikan kasus Covid-19 selama PPKM Jawa Bali tahap pertama

Pemberlakuan PPKM tahap pertama yang berlangsung pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ini, menunjukkan hasil yang signifikan. Sebab, sejak PPKM tahap pertama berlangsung, kasus pasien positif Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali mengalami penurunan, PPKM tahap pertama juga turut meningkatkan jumlah kesembuhan pasien positif Covid-19 di beberapa wilayah.

2. Terdapat perbedaan antara PPKM tahap pertama dengan tahap kedua

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, dalam pembatasan kali ini terdapat satu perubahan atau perbedaan dari PPKM sebelumnya, yaitu sektor mall dan restoran boleh beroperasi lebih lama, dari sebelumnya hanya sampai jam 7 malam, namun pada PPKM tahap kedua diperbolehkan hingga sampai jam 8 malam.

3. Aturan PPKM tahap pertama tetap berlaku pada PPKM tahap kedua
  • Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
  • Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online
  • Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
  • Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 % dan layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran
  • Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
  • Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
  • Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara
  • Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
Baca Juga :  Pasca Lebaran, JTP Group Mulai Banjir Wisatawan
4. PPKM tahap kedua diterapkan di tujuh provinsi yang ada di Jawa dan Bali

Pada PPKM tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 ini, nantinya akan diterapkan di tujuh provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

5. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan aturan perjalanan transportasi darat dan kendaraan bermotor
  • Setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
  • Penggunaan masker wajib dilakukan secara benar dengan menutup hidung dan mulut.
  • Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain tiga lapis atau masker medis.
  • Penumpang tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung sepanjang perjalanan.

Pelaku perjalanan juga diwajibkan memiliki persyaratan tes Covid-19, baik rapid tes antigen maupun RT-PCR. Berikut adalah anturan bagi pelaku perjalanan ke pulau Bali :

  • Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen.
  • Surat keterangan tersebut sampelnya harus diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.
  • Wajib mengisi electronic-Health Access Card (e-HAC) Indonesia.
Baca Juga :  Viral Matahari Terbit dari Utara! Bukan Tanda Kiamat Melainkan Fenomena Lumrah

Sementara itu, berikut adalah aturan bagi pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa (antar provinsi/kabupaten/kota) :

  • Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, akan dilakukan tes acak (random check) rapid test antigen jika diperlukan oleh Satgas Covid-19 daerah.
  • Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan (pribadi), diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.
  • Pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan wajib mengisi electronic-Health Access Card (e-HAC) Indonesia.
6. Syarat rapid tes antigen maupun RT-PCR dikecualikan bagi anak-anak di bawah 12 tahun

Pada aturan pemberlakuan PPKM tahap kedua ini menjelaskan bahwa, bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukan hasil rapid tes antigen maupun RT-PCR ketika sedang melakukan perjalanan antar kota.

7. Syarat wajib tes Covid-19 tidak berlaku bagi moda transportasi perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)

Ketentuan wajib tes Covid-19 ini tidak berlaku bagi moda transportasi perintis, termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T Tertinggal (didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah, fungsi Inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana penduduknya), Terdepan, Terluar.

 

 

 

 

 

Pewarta : Naviska Rahmadani
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait