26 Pelanggar PPKM Darurat Jalani Sidang Tipiring - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
26 Pelanggar PPKM Darurat Jalani Sidang Tipiring
Sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Mini Block Office Lantai 4 Balaikota Malang (Foto: Chosa Setya/ Satukanal.com)
BERITA Kanal Straight

26 Pelanggar PPKM Darurat Jalani Sidang Tipiring

Satukanal.com, Malang – Dua Minggu berjalan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Malang telah menjaring total 26 pelaku usaha. Dinyatakan melanggar, mereka menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Mini Block Office Lantai 4 Balaikota Malang, Senin (19/7/2021).

Pelanggaran yang dilakukan utamanya menyangkut dua hal yakni jam operasional usaha yang melebihi pukul 20.00 WIB, serta tetap menyediakan tempat duduk untuk pengunjung yang ingin makan dan minum di tempat atau dine-in.

Walikota Malang, Sutiaji mengungkapkan penindakan yang dilakukan petugas gabungan selama PPKM Darurat ini tidak pandang bulu sekaligus sebagai bentuk efek jera.

Baca Juga :  5 Hari Berjalan PPKM Darurat, 1 Kafe Terjerat

“Saat ini kita berada pada situasi yang luar biasa. Jadi kita tidak main-main, ya. Ini kita lakukan penindakan bagi mereka yang bandel, kucing-kucingan saya kira toleransi sudah cukup. Kalau emang jam 20.00 WIB itu sudah close order, sudah gak boleh melayani,” ujar Sutiaji.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Satpol PP Kota Malang, Tri Oky menyampaikan, sidang yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB  di lantai 4 Gedung Mini Block Office Kota Malang itu berjalan lancar. Disebutkan olehnya bahwa pelanggar yang mengikuti sidang, rata-rata mendapatkan denda Rp 100 ribu dan bisa meningkat atau berkurang sesuai keputusan hakim.

Baca Juga :  Enam Titik Lokasi Pemadaman PJU Kota Kediri Dijaga Petugas Keamanan

“Ini hakim yang menetapkan. Rata-rata usaha kuliner yang melanggar. Ada juga selain itu, pasar swalayan yang kita tegakkan dan mengamankan KTP-nya,” terang Oky.

Terkait prosedur yang diterapkan selama operasi PPKM Darurat berlangsung, petugas akan memberikan surat peringatan. Apabila masih bandel dan tetap melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penyitaan barang baik itu KTP ataupun kursi di lokasi.

“Kursi diambil agar menjadi efek jera. Nanti tiga hari bisa diambil lagi. Tapi kalau masih melanggar akan masuk ke persidangan,” pungkasnya.

Pewarta : Chosa Setya Ayu Widodo
Editor : Adinda

Kanal Terkait