139 Desa di Mojokerto Terima Bantuan Keuangan Senilai Rp51 Milyar - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
C1229BDF-241F-4026-B78A-B1D2ECBE607A-3ce5328c
Kegiatan penandatanganan pakta integritas antara Kepala Desa Penerima BK Desa pada P-APBD 2021 di Pendapa Graha Majatama (Hermansyah/satukanal)
BERITA Kanal Straight

139 Desa di Mojokerto Terima Bantuan Keuangan Senilai Rp51 Milyar

Satukanal.com, Mojokerto – Sebanyak 139 desa di Kabupaten Mojokerto mendapat bantuan keuangan (BK) dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021 senilai Rp 51 milyar.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, Pemkab Mojokerto akan terus melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Dia meminta agar BK Desa dapat dikelola dengan baik oleh Kepala Desa dan janji untuk komitmen menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Saya minta komitmen semua agar menjauhi KKN. Kami akan terus melakukan monitoring pelaksanaan BK Desa, agar tidak terjadi masalah dengan pendampingan. Ada dari Inspektorat, juga dari aparat penegak hukum (APH),” katanya.

Ikfina menegaskan, pihaknya memiliki kewajiban untuk mengiatkan seluruh Pemerintah Desa agar mengelola anggaran dengan transparan dan akuntebel.

“Saya punya kewajiban mengingatkan semua dengan pengawalan tersebut, agar semuanya transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Menurutnya, alur tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini turun akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, harus dilakukan efisiensi sebesar mungkin dengan menentukan skala prioritas.

Hal tersebut adalah cara mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur melalui dua kerangka besar. Yakni pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM.

 “Tahun 2022 anggaran kita meluncur ke bawah. Namun kami tetap komitmen membangun dari desa. Kami terus menata anggaran, agar jatah BK Desa bisa tetap terpenuhi. Kami melakukan efisiensi sebesar mungkin, misalnya kegiatan-kegiatan bersifat pengumpulan massa yang bisa diganti dengan daring. Maka dari itu, saya minta tiap kecamatan harus siap ruang command center,” ungkap Ikfina.

Ditambahkannya, Kemendagri juga berencana memerintahkan untuk melakukan pengecekan evaluasi ke seluruh balai desa. Karena perwujudan fisik balai desa, adalah bentuk pelayanan pada masyarakat.

“Bahkan nantinya akan ada penilaian dan standarisasi agar pelayanan pada masyarakat layak,” tambah istri mantan Bupati Mojokerto itu, Musthafa Kamal Pasha itu.

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Rinaldi Rizal menyampaikan, BK Desa mendorong dikucurkan diperuntukkan pembangunan di desa dibarengi dengan program-prpgram yang visioner.

Sehingga, pelaksanaan BK Desa harus dimaksimalkan untuk 139 desa dengan 146 kegiatan dengan anggaran Rp 51 miliar lebih (APBD).

Progresnya rata-rata sudah 75 persen dan ditargetkan selesai akhir November. Saat ini BK Desa kita berikan untuk 99 desa, 104 kegiatan dengan anggaran Rp 28 miliar lebih (P-APBD).

“BK Desa bukanlah hak, tapi sebuah program pemerataan dan percepatan pembangunan. BK Desa kita banyak dipelajari daerah sekitar kita. Maka dari itu, kami mohon kades agar terus berkreasi dan visioner meski dalam pandemi Covid-19, kita patut berbangga karena untuk pertama kalinya ada BK Desa di P-APBD,” terang Rinaldi.

Peruntukan di P-APBD 2021 digunakan antara lain untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, penunjang wisata desa, pipanisasi air bersih, finishing pendapa dan finishing gedung serba guna.

Sedangkan di APBD 2021 dimanfaatkan untuk balai desa, kantor desa, ponkesdes, ruang terbuka hijau, wisata desa, pujasera, pagar Majapahit dan gedung serba guna.

 

Baca Juga :  Pemkab Mojokerto Dorong Pelaku UMKM Go Digitial

Pewarta: Hermansyah 
Editor: Ubaidhillah 

  • 6FCE1D64-F3B1-4628-8285-E5CB300909CE-0ac2c8f5
    6FCE1D64-F3B1-4628-8285-E5CB300909CE-0ac2c8f5
  • 1B8D798E-7DB9-400D-A71A-9578666AB4FC-9b9e17b2
    1B8D798E-7DB9-400D-A71A-9578666AB4FC-9b9e17b2

Kanal Terkait