10 Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Malang Belum Lapor Kekayaan ke KPK - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

10 Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Malang Belum Lapor Kekayaan ke KPK

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khususnya di legislatif DPRD Kabupaten Malang, ternyata masih menyisakan 10 orang yang belum melaporkan.

Dari total anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang sebanyak 48 orang, baru 38 yang telah melaporkan LHKPN. 

Dimana, 36 wakil rakyat daerah Kabupaten Malang telah melaporkan tepat waktu. 

Sisanya 2 orang sudah melaporkan tapi tidak tepat waktu.

Data tersebut tercantum dalam situs kpk.go.id/id/pantau-lhkpn dan diambil per tanggal 09 April 2019. 

Hal ini pula yang kembali ditegaskan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang menyampaikan, laporan LHKPN secara umum di Jawa Timur (Jatim).

Febri menyatakan, untuk Malang Raya ketidakpatuhan melaporkan LHKPN tertinggi ada di Kota Batu. 

Yaitu dengan angka 40 persen kepatuhan dari total 25 legislatif yang wajib lapor. 

Diikuti oleh Kota Malang dengan tingkat kepatuhan 56 persen dengan wajib lapor sebanyak 41 dan yang telah melapor 23 orang.

Sedangkan Kabupaten Malang angka kepatuhan anggota legislatif yang berjumlah 48 orang, berada di angka 79 persen. 

Dimana, sampai tanggal rilis data di situs KPK masih ada 10 orang yang belum melaporkan.

“KPK bersama KPU telah mengumumkan kepatuhan anggota legislatif dalam melaporkan LHKPN. Juga kita publikasikan yang tidak patuh, termasuk legislatif di Malang Raya,” ucap Febri.

Padahal, laporan LHKPN sebagai amanah regulasi sekaligus juga sebagai bentuk kepatuhan anggota legislatif. 

Khususnya mereka yang kembali akan bertarung lagi memperebutkan kursi rakyat ini.

“Laporan LHKPN adalah rangkaian dari realisasi program pilih yang Jujur. Serta merupakan kerjasama KPK dengan KPU RI dalam mewujudkan pemilu yang berintegrasi,” ujar Febri yang juga mengatakan, masyarakat bisa secara langsung juga melakukan pemantauan terkait ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN.

Dari penelusuran Kami di situs kpk.go.id terkait laman LHKPN, masyarakat memang bisa melihat nama-nama legislatif yang patuh dan tidak patuh melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Secara umum, anggota legislatif di Jatim, baik tingkat I dan II berjumlah  1.796 yang wajib lapor.

Dari total wajib lapor tersebut, tingkat kepatuhannya 66 persen. Atau sebanyak 1.191 orang yang telah melaporkan kekayaannya.

Sedangkan  605 orang yang belum melaporkan LHKPN.

Rincian kepatuhan wajib lapor di wilayah  Jatim adalah DPRD Provinsi sejumlah 30% (sudah lapor 28 orang), belum lapor sebanyak 65 orang.

Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 68% (sudah lapor sebanyak 1.163 orang) dan yang belum lapor 540 orang. 

Dimana anggota legislatif yang tidak patuh tersebut disumbang sebanyak 43 orang dari Malang Raya.

Kanal Terkait